JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kebijakan pemerintah menerbitkan vaksin berbayar mendapat kecaman berbagai pihak. Bahkan sungguh miris mendengar langkah yang cenderung mengarag pada komersialisasi vaksin. “Adalah pandemi yang bersifat emergency, sehingga negara harusnya hadir. Ini pandemi bukan ajang bisnis,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir kepada wartawan, Senin (12/07/2021).
Lebih jauh kata Hafisz, langkah tersebut mencerminkan bahwa pemerintah lari dari tanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan konstitusi yakni kesehatan adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi negara. “Jika negara memelihara rakyatnya maka rakyat akan produktif. Insyaallah rahmat akan datang,” ujarnya.
Hafisz juga mengaku tak habis pikir dengan cara pemerintah dalam memenuhi kesehatan masyarakat sebagai hak dasar yang sudah diatur undang-undang. “Sudah ada UU yang mengaturnya kenapa bikin regulasi lagi yang justru bertolakbelakang dengan kehendak rakyat. Tidak perlu berbelit-belit urusan sama rakyat. Jangan cekik rakyat ditengah pandemi dan kondisi ekonomi yang serba susah ini,” tandasnya.
Pemerintah, kata dia, mestinya menghadirkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat luas bukan pro terhadap kepentingan kelompok tertentu yang berorientasi pada keuntungan belaka. “Jangan sebaliknya, saat senang rakyat diabaikan saat susah rakyat selalu dijadikan tameng. Jangan sampai timbul dugaan ada bisnis dibalik penderitaan rakyat. zolim nanti jadinya,” sindirnya. ***
