JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menyoroti perbedaan mencolok besaran pajak kendaraan bermotor antara Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia. Hal ini merupakan alarm penting bagi perlunya evaluasi kebijakan fiskal nasional dari perspektif keadilan sosial. “Mobil jenis tertentu yang merupakan kendaraan rakyat kelas menengah bawah di Indonesia dikenakan pajak jauh lebih tinggi di Indonesia dibandingkan di Malaysia,” kata Ketua DNIKS Ali Nurdin dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menurut Ali Nurdin, bahwa hal ini berpotensi menambah beban hidup keluarga pekerja dan pelaku usaha kecil yang menggunakan kendaraan sebagai alat mobilitas produktif. “DNIKS menilai kendaraan pribadi (non mobil mewah) bukan sekadar simbol konsumsi, tapi telah menjadi sarana vital kehidupan ekonomi rakyat, terutama di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut Ketua DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Banten itu menilai bahwa sistem perpajakan harus berpihak kepada rakyat, bersifat proporsional terhadap penghasilan, dan tidak menimbulkan efek regresif terhadap kelompok rentan. “Negara wajib transparan dalam penggunaan dana pajak kendaraan, dan memastikan manfaat langsungnya kembali kepada rakyat melalui perbaikan infrastruktur, transportasi publik, dan jaminan sosial,” terangnya.
Oleh karena itu, kata aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), DNIKS menyerukan perlu evaluasi total terhadap struktur perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keterjangkauan, dan fungsi sosial kendaraan. “Penyusunan mekanisme subsidi silang atau insentif pajak bagi keluarga pekerja, UMKM, dan sektor informal yang sangat bergantung pada kendaraan operasional,” paparnya.
Mantan Anggota DPRD Banten itu menegaskan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “DNIKS siap menjadi mitra dialog bagi pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat prinsip kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. Kesejahteraan Sosial adalah Tujuan Nasional, Pajak adalah Instrumen Sosialnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, menyebut tingginya pajak membuat harga mobil makin sulit dijangkau masyarakat.
Menurut Kukuh, pajak yang tinggi menyebabkan selisih harga yang besar antara harga pabrik dan harga jual ke konsumen.
Kondisi ini memperlebar jurang antara daya beli masyarakat dengan harga mobil. Pendapatan kelas menengah hanya tumbuh sekitar 3 persen per tahun, sementara harga mobil meningkat 7,5 persen per tahun.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
