Market

Said: Bansos Itu Hak Rakyat, Bukan Belas Kasihan Pemerintah

Said: Bansos Itu Hak Rakyat, Bukan Belas Kasihan Pemerintah
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah/Foto: Dok DPR

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah mengungkapkan bahwa kenaikan laju belanja pada akhir tahun 2023, maka harus melihat rekam jejak pada belanja di tahun tahun sebelumnya. Hal itu memang selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun. Bahwa masing-masing pos belanja sudah di rencanakan dalam Perpres No. 75 tahun 2023. “Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun unaudited tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Menurut Said, karena belanja negara terpecah pecah ke dalam banyak pos belanja, semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, di akhir tahun biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja. “Selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang di alokasi melalui TKDD,” ujarnya lagi.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa dalam rencana anggaran Banggar DPR menyetujui adanya penebalan belanja bansos sudah disampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak La Lina dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin.

Dikatakan Said, Hal ini telah diwanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran, hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu dan sejatinya mekanisme penyalurannya lewat kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah Undang-Undang. “Bansos itu hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah. Kebijakannya kita desain bersama di DPR,” paparnya.

Said mengingatkan pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. “Jadi tidak tidak elok kalau ada pejabat pemerintah program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah, namun itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” pungkasnya. ***

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top