Opini

RUU EBET dan Dilema Energi Baru Pada Transisi Energi

RUU EBET dan Dilema Energi Baru Pada Transisi Energi
Dr Ir Dewanto Indra Krisnadi/Sumber Foto: Dok Pribadi

*) Dr. Ir Dewanto Indra Krisnadi, MM, MT

Trend dunia mengenai pemanasan global terus didengungkan, banyak negara dihimbau untuk menekan emisi gas rumah kaca global dan menahan laju kenaikan temperatur. Transisi energi menjadi isu utama untuk menghindari pemanasan global tersebut. Mengingat pentingnya mempercepat proses transisi energi, maka Indonesia juga berkomitmen mengakselerasi transisi energi.

Beberapa upaya sedang dilaksanakan mulai dari program percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), menghentikan operasional lebih dini beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara, proses penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batubara di PLTU (cofiring biomassa pada PLTU), program mandatori atau menaikkan kadar campuran biodiesel menjadi 30 persen, dan pengembangan jaringan listrik supergrid untuk meningkatkan konektivitas listrik antar pulau yang dapat menopang perkembangan energi terbarukan.

Pemerintah sendiri optimis target pencapaian bauran energi nasional  dari EBT sebesar 23% pada 2025  dapat tercapai, sekaligus menuju net zero emission pada 2060. Sebagai payung hukumnya pemerintah juga sudah menyiapkan Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Di dalam RUU EBET ini didefinisikan bahwa: Energi Baru adalah semua jenis Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan. Dimana sumber Energi Baru terdiri atas: nuklir; hidrogen; gas metana batubara (coal bed methane); batubara tercairkan (coal liquefaction); batubara tergaskan (coal gasification); dan Sumber Energi Baru lainnya.

Sedangkan Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber Energi terbarukan. Dimana sumber Energi Terbarukan terdiri atas: panas bumi; angin; biomassa; sinar matahari; aliran dan terjunan air; sampah; limbah produk pertanian dan perkebunan; limbah atau kotoran hewan ternak; gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan Sumber Energi Terbarukan lainnya.

Dapat dilihat energi baru dalam RUU EBET terdapat Nuklir yang selama ini masih menjadi pembahasan yang pro kontra, baik itu dalam masalah penyimpanan limbah, tingginya tingkat investasi dan penggolongan nuklir sebagai energi baru (karena Indonesia telah mempunyai UU Ketenaganukliran No.10/1997). Kemudian beberapa sumber lainnya yang masih merupakan turunan dari batubara yang notabene sebagai energi fosil. Sebagai contoh produk gasifikasi batubara, ini merupakan hasil proses konversi batubara yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku industri.

Produk ini dianggap masih menghasilkan gas buang CO2 yang cukup besar nilainya. Dari sebuah penelitan tahun 2016 di Department of Trade and Industry UK dapat dilihat perbandingan gas buang atau emisi dari beberapa sumber pemakaian dengan jenis teknologi yang berbeda.

RUU EBET dan Dilema Energi Baru Pada Transisi Energi

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis teknologi yang menggunakan emisi atau gas buang dari gasifikasi batubara diperkirakan dua kali lebih besar dari emisi jenis terknologi yang menggunakan bahan bakar gas alam. Apalagi jika dibandingkan teknologi yang menggunakan energi angin, air dan sinar matahari.

Melihat dari faktor emisi di atas agaknya dibutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi untuk mendorong peningkatan penggunaan energi baru gasifikasi batubara ini, meskipun ini merupakan produk dari hilirisasi batubara sebagai proyek strategis nasional.Pada energi terbarukan hampir semua potensi sumber energi terbarukan terdapat di bumi Indonesia dan layak untuk dikembangkan. Sumber energi inilah yang paling diharapkan sebagai sumber energi hijau untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dunia.

Sebagai contoh PLTS Atap yang teknologinya memanfaatkan energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan dan potensi energi ini sangat melimpah di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, potensi energi surya mencapai 3.295 GW dengan potensi yang dimanfaatkan untuk PLTS masih sekitar 260 MW. Sedangkan untuk potensi PLTS Atap secara nasional mencapai 32,5 GW dari pelanggan golongan rumah tangga, industri, bisnis, sosial maupun pemerintah. Sampai dengan akhir 2022, pemanfaatan PLTS Atap pelanggan PLN secara nasional telah mencapai 71,35 MW yang berasal dari 6.261 Pelanggan.

Sementara itu PT. PLN yang paling bersinggungan dengan proses transisi energi ini telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Bahkan PT. PLN bersama Pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan durasi sampai tahun 2030, yang dikatakan sebagai RUPTL hijau karena dalam RUPTL tersebut terdapat porsi penambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan sebesar 51,6 %, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%.

Pada RUPTL ini, PT. PLN juga melakukan penghapusan 13 GW PLTU dari perencanaan dan menambah kapasitas Energi terbarukan hingga 20,9 GW tanpa menambah PLTU baru. Langkah ini berpotensi menurunkan 1,8 miliar ton CO2 dalam 25 tahun ke depan. Selain itu PT.PLN telah menyiapkan peta jalan untuk pensiun dini beberapa PLTU Batubara, dimana total kapasitasnya adalah 6,7 GW sampai dengan tahun 2040, terdiri dari 3,2 GW dipensiunkan secara natural dan 3,5 GW dipensiunkan dini mengikuti kondisi.

Meskipun dengan melaksanakan program ini PT. PLN membutuhkan dana yang tidak sedikit dan risiko yang tidak kecil. Kebutuhan mendesak untuk memensiunkan PLTU batubara ini juga didorong oleh faktor emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor kelistrikan. Keseriusan PT PLN dalam menjalankan transisi energi perlu diapresiasi dan hal seperti ini harus mendapat prioritas dukungan penuh dari pemerintah dengan memberikan kemudahan proses dan insentif untuk kebutuhan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan karena hal tersebut tertuang di dalam RUU – EBET.

Adanya energi baru yang masih mengakomodasi turunan dari energi fosil seperti menimbulkan sebuah dilema dalam percepatan transisi energi yang semangatnya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia yang sangat kaya dalam sumber daya energi fosil seperti ragu jika harus meninggalkan sumber energi fosil tersebut, karena sementara ini masih menjadi andalan sumber masukan devisa. Tetapi Indonesia juga tidak bisa mengabailkan potensi sumber energi terbarukan yang melimpah ruah di bumi Indonesia.

Jangan sampai Indonesia mengulang sejarah masa lalu saat sumber energi terbarukan biodiesel tidak bisa berkembang karena kalah bersaing secara ekonomis dengan bahan bakar solar yang disubsidi. Sementara pada saat itu disemua negara justru memberikan subsidi pada sumber energi terbarukan.

Sejatinya RUU EBT dibuat dengan semangat melakukan percepatan transisi energi Indonesia untuk mengolah sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Oleh karena itu apabila RUU ini tidak berubah banyak sampai menjadi Undang-undang, maka sebaiknya pemerintah segera menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan UU EBET agar semua bisa menjadi transparan dan Indonesia tidak dianggap setengah hati dengan komitmennya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dunia.

Semua berharap bahwa target global penurunan emisi ini akan dapat tercapai sehingga bumi ini akan semakin hijau dan Indonesia termasuk salah satu yang berperan penting dalam mewujudkan harapan tersebut.***

*) Dosen Tetap Fakultas Teknik Elektro Universitas Pancasila dan  Pemerhati Energi Terbarukan

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top