JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mengapresiasi langkah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong lebih banyak belanja produk lokal, khususnya UMKM agar bisa kebangkitan sektor industri dalam negeri. Seperti diketahui, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah karena sudah ada substitusi dari dalam negeri. “Munculnya ketegasan ini membuat gairah dan meningkatkan produksi, serta banyaknya tenaga kerja yang bisa diserap, sekaligus terjadinya perputaran ekonomi dan transaksi di akar rumput,” kata Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta kepada suarainvestor.com di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Politisi PDIP ini mengapresiasi ketegasan Preiden Jokowi terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog yang lebih mendukung produk dalam negeri. “Kita mendukung sikap tegas presiden dan sangat kita dukung. Saya rasa presiden telah menyampaikan pesan itu di beberapa kesempatan, hanya saja birokrasi dibawahnya masih lambat merespon,” ujarnya.
Menurut Parta-sapaan akrabnya, kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam pertumbuhan usai dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun kemarin, hingga perlu ada kesadaran dari seluruh birokrasi di Indonesia untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi bawah, yakni dengan menggunakan produk-produk dalam negeri.
“Ketika situasi ekonomi lagi sulit maka uang APBN menjadi begitu penting, untuk menjadi penggerak ekonomi termasuk dalam hal ini (penggunaan produk dalam negeri),” ucapnya.
Legislator asal Pulau Dewata ini menuturkan, setiap ada pengadaan barang baik proyek berskala kecil atau besar diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (UMKM), karena hal tersebut sangat berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah. “Dengan membeli produk UMKM, maka proyek pengadaan barang akan berimplikasi ke banyak hal, salah satunya ekonomi masyarakat kecil,” jelasnya.
Lebih jauh anak buat Megawati Soekarnoputri ini, dari produk-produksi dalam negeri ini negara bisa menambahkan pendapatan pajak dari produk-produk UMKM tersebut. “Syukur-syukur bisa menambah pemasukan negara lewat pajak produk UMKM yang di lelang,” imbtandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog. Arahan ini tidak lepas dari pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap menggunakan produk impor. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog.
Untuk itu, LKPP bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kerja sama. “Ini arahan presiden dan sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-Katalog,” ujar Azwar Anas. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
