JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pendapatan negara pada APBN 2023 ditargetkan pada kisaran 11,19% sampai 11,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih moderat dari 2022 hingga sebesar 12,17 persen PDB. Kenaikan target pendapatan ini akan dioptimalkan melalui penerimaan perpajakan yang diantaranya dengan implementasi UU HPP, kemudian optimalisasi PNBP, serta hibah. “Fraksi Partai Golkar dapat memahami pentingnya implementasi UU HPP dalam rangka konsolidasi perpajakan dan peningkatan rasio perpajakan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai, Mukhtarudin dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/5/2022).
Namun demikian, kata anggota Banggar DPR, pihaknya meminta pemerintah untuk tetap memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur, terutama yang berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat. “Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga terutama pada masa pasca covid-19,” ujarnya.
Mukhtarudin mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja negara di kisaran 13,80 hingga 14,60 persen PDB. “Pagu ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga daya ekspansi APBN sebagai instrumen counter-cyclical menghadapi dampak-dampak pandemi dan resiko global kedepan,” paparnya.
Untuk itu, Politisi Golkar ini berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan serta penguatan resiliensi masyarakat terhadap resiko ekonomi global. “Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2023 diusulkan sebesar 2,61 hingga 2,90 persen PDB, dibawah batas 3 persen PDB di kondisi normal,” jelasnya.
Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menilai besaran defisit tersebut sudah sangat sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan fiskal yang prudent dan akuntabel, di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.
Keseimbangan primer juga mengalami perbaikan dimana pada 2022 defisitnya ditargetkan menurun pada kisaran 0,46 hingga 0,65 persen PDB. Meski demikian, Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah memiliki langkah antisipasi resiko pengetatan moneter global namun tetap menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko
