JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Agar penyaluran BBM bersubsidi tidak bermasalah dan salah sasaran, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Menurut Eddy, sosialisasi tersebut terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu diperlukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. “Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” ujar Eddy Soeparno lagi.
Dijelaskannya, Komisi VII DPR sejatinya sudah sejak tiga tahun lalu mendorong wacana tersebut. Pasalnya, ketika itu pihaknya menilai ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi selama ini. Dia menyoroti banyaknya masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi yang justru ikut menikmati. “Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat (penyaluran BBM bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu). Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80 persen pengguna BBM jenis Pertalite bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak,” paparnya.
Politisi dari Fraksi PAN ini berharap pemerintah untuk satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan tersebut. Menurutnya, jangan sampai informasi yang simpang siur menimbulkan ketidakjelasan sehingga masyarakat menjadi bingung mengingat saat ini informasinya masih simpang siur. “Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi”
Dengan kata lain, pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan ‘pembatasan BBM bersubsidi’ ini secara baik kepada publik. Agar jangan sampai menimbulkan kebingungan bahwa seluruh kelompok masyarakat akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi, sehingga bisa membuat resah masyarakat. “Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi,” imbuhnya.
Eddy menegaskan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah, katanya. “Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok,” katanya.***
Penulis : John A Oktaveri
Editor : John A Oktaveri
