JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Program pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) dinilai masih kurang. Bahkan harus ditambah lagi. Alasannya proyek 35.000 MW ternyata belum memenuhi kebutuhan pasokan listrik secara nasional. “Program ini harus terealisasi. Lalu, harus dipikirkan agar tidak hanya pada 35.000 MW itu. Hitung-hitungan kami, itu tidak cukup,” kata Sekjen DPP Institut Lembang 9 (IL9), Eva Kusuma Sundari usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kamis, (3/3/2016).
Dari kajian IL9, Sumatera menunjukkan adanya permintaan pasokan listrik tumbuh rata 9,4 % per tahun. Sedangkan pertumbuhan kapasitas pembangkit justru hanya tumbuh hanya pada kisaran 5,2 % per tahun. Lalu, Kalimantan permintaan pasokan listrik tumbuh 10,5 % per tahun sedangkan kapasitas pembangkit hanya tumbuh 1 %. Begitu pun dengan Sulawesi pertumbuhan permintaan cukup tinggi yakni 11,5 % per tahun. Bandingkan dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik yang hanya pada angka 2,7 % per tahun. Secara nasional, data yang dimiliki IL9 disebutkan 10 % rumah tangga belum teraliri listrik.
Eva menambahkan pihaknya mendukung penuh realisasi program listrik 35.000 MW. Karena iku memberi kontribusi dalam membantu realisasi program ini sebelum periode kepemimpinan Jokowi-JK berakhir pada 2019 mendatang. “Apalagi, dengan pertumbuhan industri serta infrastruktur yang digenjot, maka kebutuhan listrik pun akan meningkat,” ucapnya.
Selain itu, kata anggota DPR dari Fraksi PDIP, IL9 ikut mendorong program ini dengan menggelar rembuk kelistrikan nasional pada 30 Maret mendatang di Jakarta. Ini dilakukan untuk melahirkan beberapa masukan guna pencapaian program ini. Termasuk menjadi salah satu ruang untuk mengajak pihak swasta berperan dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat ini.
Bahkan kata Eva, sudah ada delapan perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya untuk ikut merealisasikan program ini dengan berinvestasi pada pembangunan pembangkit listrik. Rembug ini juga disebutkan Eva sebagai jalan untuk membuka mata bagi PLN tentang perlunya percepatan pemenuhan pasokan listrik nasional. “Kelompok swasta harus dilibatkan,” ujarnya.
Ketua Pengarah Rembuk Nasional Kelistrikan, Sukriansyah S Latief mengatakan, PLN harus menangkap peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Apalagi, kata Sukriansyah, nantinya semua pasokan listrik juga tetap dialirkan PLN. Keterlibatan Swasta pun akan mengurangi beban APBN. “Kita tahu bahwa kalau pakai dana APBN kan terbatas. Nah, kalau swasta terlibat, kan tidak pakai uang APBN. Itu bentuknya investasi lalu dijual ke PLN untuk disalurkan ke masyarakat. Disini harus dilihat, bahwa swasta bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Wapres, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa idealnya dalam pencapaian program 35.000 MW listrik, maka setidaknya mesti terealisasi 7 MW per tahun. Itu dengan kalkulasi bisa terealisasi seluruhnya hingga sampai 2019 mendatang. Namun, kata JK ini menjadi tantangan untuk melibatkan pihak swasta di dalamnya.
JK kemudian mengapresiasi apa yang telah diinisiasi IL9 untuk menggelar rembuk nasional soal kelistrikan. Rembuk ini menurutnya, bisa menjadi ajang untuk melahirkan berbagai analisa-analisa faktual tentang kebutuhan listrik. Sekaligus menjadi kesempatan untuk melahirkan strategi realisasinya. **
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
