Headline

Pansus UU Otsus: Birokrat Hambat Kemajuan Papua

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Lambatnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua bukan disebabkan oleh kebijakan Presiden Joko Widodo, namun terhambat oleh sikap dan perilaku birokrat, baik yang ada di pusat maupun daerah.

“Jadi sebenarnya salah satu faktor untuk menghambat kemajuan Papua ada di para birokrat, oknum-oknum birokrat itu harus dibersihkan dulu,” kata Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas dalam diskusi DPD RI bertajuk “RUU Otsus Papua Sejahterakan Rakyat?” bersama Anggota DPD RI Yorrys Raweyai dan Bupati Merauke, Drs.Romanus Mbaraka MT

dan Mahasiswa Papua Jeffry Papare di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Menurut Yan Permenas, kebijakan implementasi otsus selama kurang lebih 20 tahun ini ternyata belum bisa menjawab dan mengakomodir kepentingan masyarakat Papua. Karena pendekatan Otsus selama ini, belum ada penanganan terpadu. Artinya belum ada pendekatan dari berbagai aspek.

Terkait UU Otsus Papua, kata Politisi Gerindra, saat ini pembahasan RUU tersebut sifatnya masih mendengarkan masukan dari berbagai unsur. Bahkan fokusnya hanya merevisi 2 pasal dalam UU itu. “Menkop/UKM tidak bisa mengkau desa tertinggal di Papua. Jadi mari kita memikirkan dengan paparan mereka perubahan 2 revisi itu,” ucapnya.

Yang jelas, lanjut Yan, kehadiran Pansus Otsus harus sebagai solusi dan mampu menjawab persoalan persoalan mendasar di Papua yang selama 20 tahun ini telah berjalan. “Pembangunan di Papua, bukan berarti gagal, sudah ada kemajuan dan peningkatan tetapi tidak sesuai yang diharapkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Yorrys Raweyai mengakui Otsus Papua lambat, namun bukan berarti tidak berjalan. Namun situasi politiklah yang menghambatnya. “Dengan segala kekurangan dan tekanan politik pada saat itu, pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk membangun sumber daya manusia ,” ujarnya.

Senator dari Papua ini menambahkan saat ini gaduh soal dana ini besar Otsus yang dianggap tidak ada manfaatnya. Pemerintah terkesan orientasinya hanya melihat dalam perspektif infrastruktur.

Sedangkan Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka MT mengungkapkan tujuan pemerintah pada dasarnya selalu baik untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Namun dalam implementasi harus betul-betul di kontrol. “Jadi revisi UU Otsus harus dilakukan secara total dan harus dievaluasi, sehingga revisi tidak dilakukan sepenggal-sepenggal,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top