JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pembentukan kembali Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani diplomasi ekonomi di Kementerian Luar Negeri RI dinilai sebagai langkah yang relevan dan patut diapresiasi.
Penilaian itu disampaikan oleh Dr. Darmansjah Djumala, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, menanggapi Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
“Diplomasi ekonomi tidak boleh direduksi hanya dalam konteks ekonomi bisnis-sektoral semata, tapi harus dipahami dan dilaksanakan dalam perspektif geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu pembentukan Ditjen tersebut relevan,” katanya dalam keterangan pers.
Unit kerja yang khusus menangani diplomasi ekonomi itu selevel eselon satu dan diberinama Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP).
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, pembentukan unit kerja diplomasi ekonomi itu dimaksudkan untuk menegaskan peran Kemlu sebagai strategic enabler dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi krusial.
Dr. Djumala, yang pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, mengatakan unit diplomasi ekonomi bukan hal baru dalam perjalanan sejarah Kemlu. Pada masanya pernah ada unit selevel eselon satu di Kemlu yang khusus menangani diplomasi ekonomi, yaitu DItjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN), sebelum dibubarkan pada 2001.
Menanggapi dihidupkannya kembali Ditjen urusan diplomasi ekonomi, Dubes Djumala mengingatkan bahwa pembentukan Ditjen HEKSP bukan sekadar penambahaan struktur birokrasi dan kelembagaaan.
“Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa diplomasi ekonomi kembali menjadi jantung kebijakan luar negeri, terutama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh rivalitas geopolitik dan geoekonomi global,” ujarnya.
Menurut Dubes Djumala, dewasa ini ekonomi internasional tidak lagi beroperasi dalam ruang netral dan teknokratis. Dengan semakin kompleksnya interelasi antara geopolitik dan geoekonomi, diplomasi ekonomi tradisional yang hanya mempromosikan TTI (trade, tourism, investment) terasa usang. Kini isu perdagangan, investasi, pariwisata dan bantuan pembangunan menjadi bagian dari power politics.
Pada bagian lain, Dubes Djumala–yang juga pernah bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama Presiden Jokowi, menggarisbawahi pernyataaan Menlu Sugiono terkait ungkapan “strategic enabler dalam melakukan debottlenecking”.
Dia menilai ungkapan itu mengandung makna bahwa Kemlu harus menjadi garda terdepan dalam melakukan diplomasi ekonomi di luar negeri dan dalam memfasilitasi kementerian lain menghilangkan hambatan-hambatan dalam diplomasi ekonomi dengan negara mitra kerjasama.
“Ada nuansa peran koordinator dalam menyelaraskan pelaksanaan diplomasi ekonomi di luar negeri dengan kepentingan nasional dalam dinamika rivalitas geopolitik dan geoekonomi global,” ujar Dubes Djumala.
Lebih jauh, dia yakin Kemlu mampu melaksanakan fungsi koordinator diplomasi ekonomi karena para diplomatnya terdidik dan terlatih untuk memahami setiap masalah internasional dalam perspektif geopolitik dan geoekonomi dunia.
“Di tengah dunia yang semakin transaksional, Indonesia perlu menegaskan bahwa kerja sama ekonomi bukan hanya soal angka statistik ekspor, investasi dan pariwisata semata. Tetapi juga tentang bagaimana diplomasi ekonomi itu dilaksanakan sehingga membawa kemanfaatan bagi rakyat, mempertahankan kedaulatan kebijakan, dan menjaga kesinambungan kebijakan itu dalam jangka panjang,” ungkapnya.
