JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM -Media internasional memberitakan AS menyerang secara militer ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu, 3 Januari 2026. Dalam pernyataannnya, Presiden Donald Trump mengatakan pasukan AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Segera setelah itu pemerintah Venezuela mengumumkan negaranya berada dalam kondisi darurat nasional.
Beberapa negara sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan unilateral AS itu. Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pertemuan darurat PBB untuk menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian sengketa secara damai. Rusia dan Iran, yang dikenal dekat dengan Venezuela, juga mengecam serangan militer AS tersebut.
Saat dimintai tanggapannya mengenai hal itu, Dewan Pakar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, mengatakan invasi AS ke Venezuela tak bisa dibenarkan baik oleh hukum internasional maupun Piagam PBB.
Dia menegaskan, Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 secara jelas menggariskan bahwa seluruh negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik negara lain. Ini artinya tindakan AS yang menyerang secara militer dan unilateral (tanpa mandat PBB), bahkan menangkap Maduro dan istrinya untuk dibawa dan diadili di AS, sudah menabrak rambu-rambu hukum yang diatur oleh PBB secara terang-terangan.
Dr. Djumala juga menyatakan tidak heran jika sekutu dekat Venezuela, seperti Rusia, China dan Iran, mengecam keras invasi AS ke Venezuela. Djumala yakin pada hari-hari ke depan akan banyak negara lain yang menyampaikan sikapnya atas isu tersebut mengingat PBB saat ini berencana melakukan sidang darurat Dewan Keamanan.
Lebih jauh Dr. Djumala, yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Vienna, mengatakan bahwa terlepas dari alasan yang digunakan AS untuk menyerbu dan menahan Maduro sebagai presiden negara berdaulat, tindakan sepihak oleh AS itu (unilateralisme) sangat berbahaya bagi hubungan antar-negara, baik di level regional maupun global.
Menurut Dubes Djumala, invasi AS itu akan menciptakan resonansi geopolitik yang jauh melampaui kawasan: lahirnya preseden berbahaya bahwa kekuatan militer dapat digunakan secara sepihak tanpa mandat PBB. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, preseden semacam ini mudah direplikasi oleh negara tertentu di kawasan lain (unilateral regionalisme).
Dubes Djumala merujuk beberapa titik api konflik di kawasan lain yang dapat saja meniru tindakan unilateralisme regional yang dipertontonkan AS di kawasan Amerika Latin. Beberapa contoh antara lain: Rusia mungkin saja menggunakan preseden invasi AS ke Venezuela itu sebagai justifikasi pendudukannya atas Ukraina dan bahkan kawasan Eropa Timur; Arab Saudi untuk membenarkan intervensi berkepanjangan di Yaman, dan China untuk memperkuat klaim koersif-nya atas Taiwan.
“Oleh karena itu Indonesia bersama masyarakat internasional dapat terus menggaungkan perlunya dikedepankan metadiplomasi (diplomasi berbasis nilai/values-based diplomacy) dalam membangun tata dunia di masa depan. Indonesia sendiri memiliki pusaka metadiplomasi; yaitu diplomasi berbasis nilai kemanusiaan, dialog, keadilan dan kerjasama, yang kesemuanya itu terkandung dalam Pancasila,” ungkap Dubes Djumala.***
Penulis : Hery Lazuardi
Editor : Hery Lazuardi
