JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM —Seiring kian maraknya penggunaan media sosial, strategi diplomasi Indonesia sudah seharusnya mengandalkan kekuatan soft power melalui aksi kemanusiaan.
Demikian dikemukakan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Dubes Baru Harapan Baru: Upaya Maksimalkan Diplomasi RI” di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, salah satu contohnya dari kekuatan soft power dalam berdiploamsi adalah keberhasilan tim penyelamat Indonesia dalam mengevakuasi pendaki asal Brasil dari Gunung Rinjani. Aksi tersebut telah mengubah sentimen publik global terhadap Indonesia secara drastik, ujarnya.
“Dulu Indonesia sempat diboikot karena dianggap abai. Tapi pascakejadian itu, masyarakat Brasil menggalang dana hingga Rp1,3 miliar sebagai bentuk apresiasi. Itu diplomasi publik yang sesungguhnya,” katanya.
Selain soal citra dan komunikasi, dia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja diplomat yang tidak semata-mata dilihat dari relasi politik formal, melainkan dari hasil konkret, seperti pembukaan akses pasar ekspor dan promosi budaya Indonesia secara efektif.
Menurutnya, diplomasi tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif para diplomat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia, terutama di era digital yang menjadikan setiap individu sebagai aktor potensial dalam membentuk citra bangsa.
“Ketika Anda membuka Google atau media sosial, Anda sebenarnya sedang berdiplomasi,” tegas Rizal seraya menambahkan bahwa pendekatan diplomasi konvensional yang bergantung pada pertemuan tatap muka harus digeser ke arah diplomasi digital—atau cyber diplomacy—yang dinilai lebih cepat, efisien, dan menjangkau lebih luas.
Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa penempatan Duta Besar (Dubes) Indonesia, bukan sekadar formalitas politik atau pembagian jabatan semata.
Menurutnya, seorang duta besar haruslah amanah dengan kualitas terbaik selain punya kompetensi dan kapasitas negosiasi global demi menjaga kehormatan bangsa di kancah internasional. Karena itu pentingnya tanggung jawab DPR RI dalam menyeleksi calon duta besar yang akan ditugaska oleh negara, ujarnya.
Dia menilai, proses fit and proper test yang dijalankan Komisi I bukan hanya prosedur administratif, melainkan langkah konstitusional yang krusial demi menghadirkan wakil bangsa yang mumpuni.
“DPR RI mewakili semua elemen: dari dunia usaha, seni, budaya, hingga TNI-Polri. Pertanyaan mereka kepada calon dubes mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.***
Penulis : John Andhi Oktaveri
Penulis : John Andhi Oktaveri
