Market

Kuasa Hukum Bambang Tri Harap PT TIM Bergabung Minta Hak Tagih ke Pemerintah

Kuasa Hukum Bambang Tri Harap PT TIM Bergabung Minta Hak Tagih ke Pemerintah
Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti Hadir Dalam Peresmian Kantor Hukum Wardhana Wiwoho & Partners di Jln HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Senin (14/3/2022)/Foto: Dok Pribadi Hardjuno

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Kuasa hukum Bambang Trihatmojo, Hardjuno Wiwoho berharap agar PT TIM bisa bergabung untuk meminta hak tagih ke pemerintah atas penyelenggaran Sea Games 1997. “Harapan kami bisa bergabung untuk menuntaskan kasus ini. Disatu sisi urusan ini sudah lampau dan disisi lainnya PT TIM menjadi subjek hukum dari Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games,” kata Hardjuno saat ditemui usai meresmikan Kantor Hukum Wardhana Wiwoho & Partners di Jln HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Bahkan, kata Hardjuno, dalam gugatan pertama di pengadilan Jakarta Selatan, pihaknya mengaku menang dan sudah terbit akta van dading (surat perjanjian perdamaian).
“Kalau memang nanti secara data dan fakta terungkap kalau pemegang saham itu menombok ke PT TIM, nanti kita hitung. Karena kalau saya lihat dari dana Rp51 miliar itu ada dana pemegang saham Rp13 miliar. Kita jalan kan dulu di Pengadilan Jakarta Selatan untuk menuju kepada gugatan ke Jakarta Pusat (menggugat pemerintah untuk hak tagih),” jelasnya.

Pihaknya juga berharap akan adanya langkah rekonsiliasi. Tapi setidaknya kewajiban terkait itu bisa dihapuskan. Kalaupun dihitung secara bunga yang ditagih pemerintah itukan Rp35 miliar, berikut dengan bunganya mungkin Rp50-60 miliar. “Kami juga akan menghitung dari Rp51 miliar dana yang ditombok oleh Bambang Trihatmodjo itu kalau dibungakan jadi berapa? kan lebih dari pokok Rp35 miliar,” tukasnya.

Sekedar mengingatkan, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Sea Games XIX 1997 lantaran Brunei Darussalam mundur dalam ajang olahraga untuk kawasan ASEAN.
Lantaran dipilihnya secara mendadak, pemerintah tidak memiliki alokasi dana penyelenggaraan dari ABPN.

Maka dibentuklah KMP untuk mencari dana penyelenggaraan Sea Games. Adapun kebutuhannya ditentukan oleh Kemenpora dan KONI yang juga terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan Sea Games 1997.

Dana yang dibutuhkan awalnya Rp70 miliar. Namun, seiring berjalannya waktu, KONI membutuhkan tambahan dana Rp35 miliar untuk pemusatan latihan nasional (pelatnas) atlet Indonesia yang akan bertanding di Sea Games 1997.

Kebutuhan pelatnas itu berhasil ditutupi dari pinjaman yang berasal dari dana pungutan reboisasi Kementerian Kehutanan. Pengucuran dana reboisasi itu dilakukan melalui Kemensesneg, dan langsung dicairkan oleh KONI.

Usai penyelenggaraan, dilakukan audit kepada KMP Sea Games 1997 oleh akuntan publik yang di tunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan.

Hasil audit menunjukkan bahwa selama penyelenggaraan, konsorsium mengeluarkan dana Rp156 miliar yang terdiri atas kebutuhan penyelenggaraan senilai Rp121 miliar, dan untuk persiapan kontingen Indonesia Rp35 miliar.
Dengan demikian, dari dana Rp70 miliar yang dikumpulkan konsorsium dari sponsor Sea Games, dan Rp35 miliar dari dana reboisasi, ada kekurangan dana Rp51 miliar.

Garda Terdepan

Sementara itu, Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti yang didaulat memberi sambutan dalam peresmian kantor ini berpesan agar Wardhana Wiwoho and Partner benar-benar menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Kalau kita membela orang, jangan setengah-setengah. Kita juga harus bela orang dengan iklas. Insya Allah, hasilnya pasti besar. Nggak usah kita mikirin bayarlah. Karena, Allah SWT punya rencana terindah,” ujarnya.

Tokoh politik Jawa Timur ini menyakini Tuhan pasti berpihak pada pembela kebenaran. Maka, belalah orang sebenar-benarnya klien.

“Mungkin sekarang ini kita masih kecil. Tetapi yakinlah, Tuhan punya cara sendiri untuk mengangkat drajat hambanya,” terangnya. ***

Penulis : Arpaso
Editor   : Eko

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top