Market

Kritik Pemerintah, Anwar: Aneh, Akses NIK Dikenakan Biaya

Kritik Pemerintah, Anwar: Aneh, Akses NIK Dikenakan Biaya
Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mengkritik keras langkah pemerintah yang akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Karena hal itu menandakan ada sinyal bisnis yang diterapkan pemerintah. “Rasanya aneh, jika ada biaya yang dibebankan untuk akses data kependudukan,” kata Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI Anwar Hafid kepada wartawan, Minggu,(17/04/2022).

Lebih jauh Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini menilai data kependudukan adalah sangat penting dan bersifat milik negara.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini menegaskan seharusnya data kependudukan dapat dijaga kerahasiaannya.
“Pada sisi lain, harusnya data kependudukan justru mesti dijaga kerahasiaannya,” papar Anwar Hafid.

Anwar Hafid mengingatkan, jika NIK atau data kependudukan bukan selayaknya komoditi untuk diperjual-belikan.

“(Data kependudukan) bukan layaknya komoditi untuk dijual,” tandas Anwar Hafid.

Sebelumnya, pemerintah akan menarik tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) di database kependudukan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem data kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua rata-rata usianya sudah melebihi 10 tahun. Selain itu, sudah habis masa garansi. Komponen perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi.

Menurut dia, sudah saatnya server-server diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik sekaligus menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih. ***

Penulis : Iwan Damiri
Editor   : Budiono

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top