*) Ali Nurdin
Akibat blokade Selat Hormuz berkepanjangan, mengancam keberlangsungan industri High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang menggunakan asam sulfat (sulfuric acid) dalam jumlah besar untuk melindi (leaching) alias memproses pemisahan bijih nikel limonit kadar rendah menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yaitu bahan baku baterai EV. Proses hidrometalurgi HPAL mengkonsumsi sekitar 25-30 ton asam sulfat (setara ~8-12 ton sulfur) per ton MHP/nikel yang dihasilkan. Nah, Indonesia sangat bergantung impor sulfur (~75-80% dari Timur Tengah, via Selat Hormuz) dan sebagian asam sulfat dari China. Gangguan pengiriman + pembatasan ekspor China sejak Mei 2026 makin memperburuk situasi.
Perusahaan HPAL Indonesia seperti: seperti: Huayou Cobalt (Huafei), Tsingshan, Lygend Resources, GEM, dan lainnya yang produksi MHP untuk baterai sedang menghadapi tekanan berat akibat shock supply sulfur/asam sulfat. Banyak pabrik memangkas output minimal 10% (beberapa hingga 50%, contoh: Huafei/Huayou). Beberapa fasilitas beroperasi di bawah kapasitas atau masuk perawatan sementara karena stok sulfur/asam sulfat menipis (awalnya hanya cukup 1-2 bulan). Situasi ini bisa berlangsung selama gangguan di Selat Hormuz dan kebijakan China berlanjut. Pemerintah Indonesia disebut sedang mempertimbangkan relaksasi impor untuk menjaga industri hilirisasi nikel.
Tekanan Tambahan
Kombinasi terganggunya pasokan asam sulfat diperparah adanya kebijakan baru Menteri ESDM menaikan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel per 15 April 2026 yang berpotensi menaikkan harga bijih nikel secara signifikan, terutama tipe limonit (diestimasi naik +131%). Kedua hal tersebut membuat situasi industri hilir nikel Indonesia semakin berat.***
*)Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Bidang Industri dan Pertambangan
