JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mengadukan masalah perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara kepada Kementerian Investasi yang ternyata tak menggembirakan. Bahkan KEK tersebut tidak bisa diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah, karena terkendala sejumlah hal. “Pertama soal regulasi dan kedua, masalah harga gas untuk bahan baku Industri, karena harga gasnya tidak kompetitif, sehingga investor industri itu tak mau masuk ke situ,” kata Anggota Komisi VI DPR Lamhot Sinaga dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (31/5/2021).
Lebih jauh Lamhot meminta harga gas untuk industri sekitar US$3/MMBU, sehingga sektor bisa tertarik untuk menanamkan investasinya. Sehingga pemerintah bisa mengambil profitnya dari sektor hilirnya. “Selama inikan tidak ada pembedaan antara harga gas untuk sektor industri sebagai raw material dan harga gas untuk bahan bakar. Jadi harusnya dibedakan. Untuk industri harusnya lebih murah, kalau untuk bakar, tak masalah ikut harga pasar,” ujarnya.
Menurut Lamhot, pemerintah bisa mengambil profitnya dari PPN, PPh dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan membuat skenario baru yang bisa membangkitkan kembali KEK Sei Mangke. “Kita tahu, KEK Sei Mangkei ini strategis sekali untuk pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia. Namun karena kendala ini, makanya dari 2000 ha lahan yang tersedia, tidak ada yang jalan,” ungkapnya lagi.
Jadi akibat dari harga yang tidak kompetitif , kata Legislator dari Dapil Sumut II, maka KEK Sei Mangke ini tak mampu memberi efek terhadap daerah setempat. Padahal KEK tersebut sudah dilengkapi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pengganti Pelabuhan Belawan. “Jadi selama harga gas untuk industri tidak kompetitif, sulit sekali mengharapkan KEK ini jadi motor pertumbuhan,” ucapnya.
Disisi lain, lanjut Lamhot, pihaknya berharap tumbuhnya pemerataan dalam sektor investasi, karena inilah yang paling penting dan mampu menggerakkan ekonomi nasional.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sudah bisa membuat regulasi yang mengatur tata kelola investasi di Indonesia untuk kedepannya.
“Kalau dulu hanya koordinasi saja, sekarang sudah bisa membuat regulasi, koordinasi dan eksekusi,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/5/2021).
Selain itu, Bahlil menyebut ada penambahan dua deputi dalam struktur organisasi, yaitu Deputi Investasi Bidang Hilirisasi Strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan Deputi Tentang Teknologi Informasi Penanaman Modal yang akan mengcover urusan Sistem Online Single Submission (OSS).
“Sebelumnya itu ada 6 deputi. Kita akan membuat roadmap hilirisasi sumber daya alam kita. 20 tahun perikanan kita mau jadi seperti apa, sumber daya alam kita yang lain pun demikian. Jadi kita akan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan penetapan dengan kementerian teknis,” bebernya. ****
