JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan Komisi VI DPR RI mendorong keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa memberantas para mafia ekonomi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga, KDMP ini bisa menjadi instrumen keuangan rakyat yang sesungguhnya di tingkat desa, sekaligus mencerminkan kualitas demokrasi ekonomi tertinggi bagi rakyat. “Kita berantas yang namanya tengkulak, kita berantas yang namanya lintah darat dengan adanya koperasi,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian dalam Raker (Rapat Kerja) dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Menurut Kawendra, program ini sejalan dengan visi Bung Hatta yang menyatakan koperasi sebagai alat pembebasan rakyat dan demokratisasi ekonomi. KDMP yang didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, diharapkan juga dapat menjadi perwujudan nyata dari Pasal 33 UUD 1945. “Mudah-mudahan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi senjata terkuatnya rakyat di desa bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya secara optimal,” ungkapnya.
Dalam implementasinya, Kawendra mengingatkan Kementerian Koperasi untuk memberikan penjabaran tentang tahapan KDMP secara detail dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat. “Gunakan bahasa yang se-lugas mungkin, low context mungkin ya, jangan terlalu high context supaya mudah dicerna masyarakat dengan simpel,” terangnya lagi.
Ia pun menekankan bahwa keadilan ekonomi harus merata dan program pemerintah yang baik harus dirasakan hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk itu, daerah 3T diharapkan dapat menjadi prioritas dari Kemenkop. “Mudah-mudahan daerah-daerah 3T ini bisa lebih diprioritaskan abang-abang di kemenkop. Karena kita ingin juga mereka mendapatkan keadilan secara ekonomi yang merata. Program bagus pemerintah kalau dirasakannya hanya di daerah-daerah utama, bukan di second city atau di daerah 3T ini kayaknya sayang sekali,” tegasnya.
Sementara itu, Kawendra juga menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang nantinya menjadi pengurus dan pengelola maupun anggota KDMP. Karena itu DPR mengapresiasi konsep “People Organization System (POS)” yang disampaikan Menteri Koperasi dan mengusulkan pembuatan dashboard dengan Key Performance Indicator (KPI) agar publik dapat memantau progresnya secara transparan.
Terakhir, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap nantinya KDMP tidak sekadar menjadi koperasi yang konvensional, namun dapat bertransformasi menjadi “rule digital enterprise hub” atau basis kekuatan ekonomi digital di desa. “Jadi perlu adanya fitur khusus dalam KDMP yang memungkinkan produk desa menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya pasar lokal,” jelasnya lagi.
Sebagai informasi, berdasarkan paparan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi mengenai progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui musyawarah desa khusus, dari 83.944 desa/kelurahan di Indonesia, jumlah desa/kelurahan yang tersosialisasi adalah 79.075 desa/kelurahan atau sebanyak 94,19 persen. Sementara itu, sebanyak 45.553 desa/kelurahan sudah membentuk KDKMP melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
