Nasional

Jangan Korbankan Stafsus Presiden, Darmadi: Mereka Aset Bangsa, Perlu Dibina

Darmadi Durianto/Suarainvestor.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Gelombang serangan kelompok oposisi terhadap sejumlah Staf Khusus Presiden cukup kencang. Namun parpol koalisi tak tinggal diam dan memberikan pembelaan yang berimbang. Karena bagaimanapun juga para millenial tersebut memiliki potensi yang cukup bagus untuk bangsa ke depan. “Sayang kalau sampai dikorbankan. Hindarkan mereka dari konflik kepentingan, umur mereka masih muda,” kata anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto kepada wartawan, Minggu (19/04/2020).

Seperti diketahui, beberapa staf khusus presiden memiliki perusahaan sendiri, Andi Taufan Garuda Putra yaitu PT Amartha Mikro Fintek yang ikut dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang digulirkan pemerintah. Begitupun dengan perusahaan rintisan milik Adamas Belva Syah Devara bernama Ruang Guru yang menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

Lebih jauh Bendahara Megawati Institute, meminta agar mereka diberikan nasehat dan masukkan yang baik. “Stafsus milenial dibina jangan dibinasakan. Mereka adalah aset bangsa. Mereka kaya ilmu pengetahuan hanya saja masih miskin pengalaman, apalagi pengalaman politik,” tambahnya.

Darmadi tak rela, staf khusus yang masih millenial ini selalu di bully. Karena mereka hanya miskin pengalaman di birokrasi. “Saya berharap senior-senior jangan seret mereka ke lembah hitam. Ajarin mereka moral yang baik,” tegasnya lagi.

Malah Darmadi meminta mereka tetap diberi kesempatan untuk mengabdi. “Sayang kalau sampai dikorbankan. Hindarkan mereka dari konflik kepentingan, umur mereka masih muda,” ucapnya.

Namun Darmadi mengingatkan para staf khusus lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Karena harus bisa membedakan mana kepentingan bisnis dan kepentingan negara. “Ada Gurita bisnis dilingkaran istana. Sebaiknya perusahaan-perusahaan mereka mundur dari proyek-proyek pemerintah. Seperti Ruang Guru, Amartha dan sebagainya. Biarkan bisnis mereka berkembang secara alami. Mereka harus sadar bahwa mereka adalah pejabat publik,” tandas Anggota Komisi VI DPR itu.

“Mungkin secara hukum tidak salah, tapi moral berbisnis kurang baik. Sebaiknya bertobat dan hati-hati mulai sekarang. Sekolah boleh tinggi dan terkenal di luar negeri. Tapi minim pengalaman. Pokoknya jangan terjebak dan tergiur uang-uang yang diperoleh dari cara yang salah,” tandasnya.

“Jangan terbuai kejar keuntungan besar karena jadi pejabat publik. Tapi andalkan pada kompetensi berbisnis. Mari kita selamatkan mereka,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top