JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Kalangan DPR meminta agar Holding BUMN Pangan, ID Food berperan serius terkait dengan pembangunan food estate lebih konkret. Pasalnya pemerintah menggadang-gadang proyek food estate ini guna memacu kemandirian pangan nasional. “Dalam paparan bapak, belum tercermin secara jelas. Karena itu saya minta rencana dan program BUMN pangan ini keterlibatannya dalam
proyek food estate tersebut,” kata Anggota Komisi VI DPR, Intan Fauzi dalam RDP dengan BUMN pangan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Namun begitu, Intan tak meragukan kemampuan manajemen Holding Pangan ID FOOD Frans mengelola Holding pangan tersebut. Hanya saja, karena ini bicara masalah holding maka gabungan sejumlah perusahaan tentu ada yang sehat dan ada juga yang tidak bagus neraca keuangannya. “Jadi ini kerja berat tersendiri, apalagi sekarang kita lihat, bicara pangan ada Bapanas, Bulog, Kemendag, Pertanian dan lain-lainnya,” ujarnya.
Disisi lain, kata Ketua umum Perempuan PAN ini PT.ID FOOD ini juga diberikan tugas juga mengurus cadangan pangan nasional. “Jadi saya ingih lebih jelas lagi masalah ini dari masing-masing entitas, apakah berdasarkann pembidangan atau apa. Entah mau ke arah trading dan logistik, saya takkan masalahkan ID Food ini mau ke mana larinya,” terangnya seraya mempertanyakan.
Pasalnya, kata Legislator dari Dapil Jabar VI, bicara BUMN bukan hanya sekedar mencari profit semata, yang memang penting untuk peamasukan kas negara. Namun ada fungsi sosial juga, terkait menjaga stabilitas harga pangan. “Apalagi kepastian supply chains, bicara Ramadhan, Natal dan stock berku
urang. Sehingga kontribusi BUMN pangan ini kepada negara ini harus nyata, mungkin tidak besar. Tapi inikan kerja bersama, dengan Kementan, Bulog dan sebagainya,” imbuhnya.
Sementara Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengakui mulai 2023, mengurus 11 komoditas cadangan pangan pemerintah atau CPP. Pemerintah pun telah menetapkan anggaran untuk pengadaan stok CPP tersebut dengan total Rp 26,89 triliun. “Ini estimasi satu tahun membutuhkan kurang lebih sekitar Rp 26 triliuin,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, (24/1/2023).
Lebih jauh Frans menjelaskan masalah pangan seringkali bukan hanya soal supply dan demand, tetapi siapa pihak yang menguasai pasokan. Misalnya, stok gula di Tanah Air sangat besar tetapi dikuasai 100 persen oleh perusahaan swasta, sehingga pemerintah tidak bisa mengendalikan harga dan stoknya. Jadi perlu ada cadangan pangan pemerintah.
Adapun tiga komoditas pangan diurus oleh Perum Bulog, yakni beras, jagung, dan kedelai. Besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk beras, yaitu Rp 10,5 triliun untuk pengadaan sebanyak 1,2 juta. Sedangkan untuk jagung sebesar Rp 1,47 triliun untuk pengadaan 350 ribu ton,
dan kedelai sebesar Rp 2,69 triliun untuk pengadaan 250 ribu ton. Sehingga total anggaran yang akan digelontorkan untuk pengadaan CPP di gudang Bulog sebesar Rp 14,7 triliun.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
