Market

Imbas Perang Harga Minyak Meroket, Banggar DPR: Belum Ada Rencana Revisi APBN 2022

Imbas Perang Harga Minyak Meroket, Banggar DPR: Belum Ada Rencana Revisi APBN 2022
Ketua Banggar DPR RI Said Abdulah/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah mengakui dampak perang Rusia-Ukraina berpotensi sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, bila perang terus berkepanjangan, maka akan mengakibatkan harga-harga komoditas dunia akan naik. “Sebab selama ini Indonesia bergantung suplainya dari impor, seperti migas, kedelai, gandum, dan lain-lainnya,” katanya kepada suarainvestor.com, di Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Menurut Said, kesemua itu merupakan andalan public good yang berpotensi pada kenaikan inflasi. “Bila kita menghadapi inflasi tinggi, maka daya beli atau konsumsi rumah tangga akan menurun, padahal konsumsi rumah tangga berkontribusi pada pertumbuhan PDB 54 persen,” ujarnya.

Disinggung kemungkinan terjadinya revisi APBN 2022, Ketua DPP PDIP ini menegaskan bahwa Badan Anggaran DPR sejauh ini memandang belum perlu melakukan perubahan APBN 2022. Alasannya Banggar DPR selalu merujuk pada Undang Undang Keuangan Negara. “Perubahan APBN dapat dilakukan bila menyangkut empat hal, yakni perkembangan asumsi makro yang tidak sesuai dengan yang digunakan di APBN berjalan, adanya perubahan pokok pokok kebijakan fiskal, adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang berjalan,” terangnya lagi.

Menurut Said, sejauh ini dengan ketentuan Undang-Undang APBN yang ada, pemerintah masih memiliki payung hukum yang cukup, sehingga belum diperlukan APBN Perubahan.

Menyoroti soal kemungkinan pemangkasan subsidi, Legislator dari dapil Jatim 11 ini menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tidak akan mengurangi besaran subsidi. “Dalam situasi seperti ini malah seharusnya pemerintah menambah besaran subsidi untuk membantu keadaan ekonomi dan pelaku usaha, khususnya UMKM,” paparnya.

Namun, lanjut Said lagi, DPR meminta pemerintah melakukan reformasi subsidi, khususnya subsidi listrik, LPG dan pupuk. “Hal ini bertujuan agar lebih tepat sasaran untuk keluarga miskin. Disisi lain beban subsidi tidak makin membesar akibat makin tingginya harga harga komoditas dunia,” pungkasnya.***

Penulis. : Iwan Damiri
Editor. :. Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top