JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta meminta PT Pertamina Patra Niaga lebih memperketat jalur distribusi LPG di Provinsi Bali. Pasalnya harga LPG 12 Kg itu cukup murah yakni sekitar Rp160.000 hingga Rp175.000, sementara harga normal di atas sekitar Rp200.000. “Saya beli harganya Rp215.000, jadi bisa diduga LPG 12 yang murah itu adalah oplosan,” katanya dalam RDP dengan Dirut PT. Pertamina (Persero), Dirut PT. Pertamina Patra Niaga, dan Dirut PT. Kilang Pertamina Internasional di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Lebih jauh Parta-sapaan akrabnya menceritakan dirinya membeli LPG 12 Kg cukup jauh jaraknya dari rumah. “Saya beli sekitar 4 Km dari rumah, karena tidak ada pangkalan yang menjual di dekat rumah,” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, lanjut Anggota Fraksi PDIP, pihaknya menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh Pertamina. “Langkah monitoring dan pemberian sanksi harus pertegas terhadap oknum yang masih berani melakukan penyelewengan,” ucap Legislator dari Pulau Dewata.
Selain itu, Parta juga meminta perlunya ada evaluasi terhadap UMKM yang mengonsumsi LPG 3 Kg, karena LPG bersubsidi ini mestinya diprioritas untuk UMKM yang benar-benar kecil skalanya. “Karena kategori UMKM sudah berbeda, dulu UMKM itu omsetnya antara Rp50 juta hingga Rp500 juta. Nah, paska UU Cipta kerja disahkan, skala UMKM berubah, dimana dinyatakan bahwa UMKM itu beromset Rp1 Miliar hingga Rp5 Miliar,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mempercepat pembangunan tanki BBM di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan dua tanki LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Tenau, Kupang, NTT yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). “Ketiga tanki itu bisa makin memperkuat ketahanan energi dan efisiensi distribusi,” katanya saat RDP dengan Komisi VI DPR, (26/9/2023)
Saat ini, kata Riva, dalam PSN Pertamina Patra Niaga telah beroperasi 13 tanki BBM dengan kapasitas penyimpanan hingga 67.500 Kilo Liter (KL) dan dua tanki LPG dengan kapasitas 4 ribu Metrik Ton (MT). “Apalagi kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan dengan salah satu pola distribusi energi tersulit di dunia, jadi dengan adanya storage di lokasi-lokasi Indonesia Timur ini akan sangat berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Di tahun 2023, kami akan kejar penyelesaian 1 tanki LPG di Bima,” ujarnya.
Adapun tanki BBM yang telah beroperasi itu antara lain berada di Badas NTB, Waingapu NTT, juga di Pare Pare Sulawesi Selatan, lalu di Maluku tersebar di Ternate Utara, Masohi, Bula, Dobo, Labuha, Saumlaki, Namlea, dan Wayame.
Ada juga tanki yang beroperasi di Papua, berlokasi di Merauke dan Nabire. Sementara untuk dua tanki LPG, saat ini yang telah beroperasi ada di Wayame Maluku dan Jayapura Papua.
Riva menambahkan, pengoperasian tanki BBM dan LPG ini juga dapat menjaga ketahanan energi di daerah masing-masing.
Contohnya, tanki LPG Wayame dan Jayapura yang berhasil meningkatkan ketahanan energi LPG selama sekitar 8-13 hari, sedangkan tanki BBM Pare Pare bisa menyuplai sekitar 40 persen kebutuhan Pertalite setiap hari.
“Tanki BBM dan LPG yang berlokasi di kota besar ini memiliki peran penting menjadi titik suplai utama di wilayah Indonesia Timur. Selain itu kami juga hadir di Badas, Dobo, Saumlaki, Waingapu, dan Labuha, itu pulau-pulau terluar di mana kehadiran energinya bisa sangat berdampak untuk menggerakkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” papar Riva.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
