Nasional

FPPP: Kebijakan Paspor Rp 25 Juta Itu Terburu-Buru

JAKARTA – Kebijakan persyaratan kepemilikan tabungan Rp 25 juta bagi pemohon pembuatan paspor sebagaimana dalam surat edaran Dirjen Imigrasi, hal merupakan kebijakan yang terburu-buru. Apalagi hal itu dikaitkan untuk mencegah TKI non prosedural karena tidak ada jaminan dengan adanya keputusan ini akan mengurangi jumlah TKI non prosedural.

“Persoalan TKI non prosedural lebih disebabkanTKI tidak memiliki persayaratan kerja di luar negeri yang diwajibkan oleh BNP2TKI. Jadi bukan karena paspornya. Meski kita harus akui dengan adanya kerjasama Indonesia dengan beberapa negara untuk meniadakan visa maka hal ini dimanfaatkan oleh beberapa warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan cara non prosedural,” demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI FPPP Muhammad Iqbal pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Karena itu kata Iqbal, jika pemerintah berkeinginan untuk mengurangi TKI nonprosedural maka kementerian tenaga kerja (Kemenaker) dan BNP2TKI harus sering melakukan sosialisasi tentang tata cara bekerja di luar negeri. Khusunya di daerah-daerah yang banyak mengirimkan TKI. Juga pengawasan yang ketat terhadap PTKIS yang ada. “Saya kira jika hal ini dilakukan akan dapat mengurangi jumkah TKI nonpresedural,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membatalkan persyaratan kepemilikan tabungan Rp 25 juta bagi pemohon pembuatan paspor. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menegaskan, pihaknya melihat banyak masyarakat yang merasa keberatan setelah persyaratan itu diberlakukan.

“Alasan menghilangkan (syarat kepemilikan tabungan) Rp 25 juta dikarenakan analisa pantauan kami melalui media intelijen, analis kami melihat, masyarakat maupun media cenderung belum bisa menerima kebijakan ini dengan baik,” kata Agung di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top