Nasional

Rekomendasi Freeport Ganjil, DPR akan Panggil Menteri ESDM

JAKARTA, Komisi VII DPR RI menilai ada keganjilan dan pelanggaran undang-undang terkait izin ekspor PT Freeport Indonesia (PTFI), yang baru dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada 17 Februari 2017. Sedangkan permintaan diajukan pada 16 Februari 2017. Karena itu DPR RI akan memanggil Meneg ESDM, dan Dirjen Minerba serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian izin ekspor konsentrat PTFI tersebut.

Padahal, kalau PTFI tetap bersikeras akan mengajukan kasus itu ke artbitrase, sebaiknya bongkar saja seluruh proses izin pertambangan PTFI sejak 1967 sampai sekarang ini. Mengingat sejak pemerintah melakukan kontrak karya (KK) tersebut tidak disertai dengan landasan hukum penanaman modal asing (PMA) yang sah.

Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (20/3/2017). Padahal perpanjangan itu antara 6 bulan sampai satu tahun, namun yang terjadi adalah baru selama 120 hari. “Saya kahwatir ada permainan antara pemerintah dengan PTFI dan PTFI secara diam-diam telah memproduksi besar-besaran dan siap ekspor,” ujar politisi Hanura itu.

Menurut Mukhtar, Freeport semula mengajukan surat 564/OPD/2017, tentang permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK (izin usaha pertambangan khusus), pada 26 Februari 2017, dan diteken oleh Presdir PTFI Chappy Hakim. Anehnya ada pengajuan surat yang diterbutkan Meneg ESDM No.413.K/30/MeM/2017 tentang izin usaha pertambangan IUPK kepada PTFI.

Tapi, PTFI menolak dengan mengajukan surat No. 572/OPD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang diteken oleh Presiden dan CEO PTFI Mc. Morgan InC, Richard C. Adkerson dan Direktur PTFI Kathleen Quirk.
Pada Tanggal 16 Februari itu PTFI juga mengeluarkan surat permohonan izin ekspor kepada Meneg ESDM Cq, Dirjen Minerba. Surat tersebut diteken oleh Direktur dan Executif Vice Presiden PTFI Clementino Lamury, dan Executive Vice President Chief Financial Robert Schroeder.

Surat itu menegaskan bahwa dasar hukum ekspor tersebut adalah KK yang diteken 30 Desember 1991 yang memberi hak bagi PTFI untuk mengekspor tanpa pembatasan, dan dengan kewajiban-kewajiban hanya untuk melaporkan serta mematuhi ketentuan-ketentuan non moneter dari peraturan perundang-undangan mengenai ekspor,

Itu artinya kata Mukhtar, pertama, PTFI telah melakukan pelanggaran. Merujuk pada UU Minerba pasal 170 pemegang KK adalah wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun, sejak UU itu diterbitkan atau paling lambat 2014. “Jadi, terbitnya surat rekoemndasi akspor itu menunjukkan pemerintah kembali melakukan pelanggaran UU Minerba,” jelasnya.

Kedua, pelanggaran atas rekomendasi RDP Komisi VII DPR tanggal 7 Desember 2016 yang meminta Dirjen Mineal dan Batubara (Minerba) bersikap tegas terhadap PTFI terkait realisasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter), dan tidak memberikan rekomendasi izin ekspor kepada PTFI setelah tanggal 12 Januari 2017. “Jika PTFI tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan permurnian atau pembangunan smelter tersebut,” ungkapnya.

Keganjilan lainnya adalah surat pengajuan ekspor pada 16 Februari 2017 sedangkan rekomendasi ekspornya tanggal 17 Februari 2017. Tanpa menafikan kesigapan Kementerian ESDM kata Mukhtar, DPR mencuriagi ada yang bermain di balik ‘rekoemndasi ekspres’ tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top