JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), H.A. Effendy Choirie menyebut sejumlah tokoh dari kalangan aktivis dan akademisi memiliki kapasitas untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sedikitnya ada tiga guru besar yang layak dipertimbangkan sebagai calon Ketua Umum PBNU pada muktamar Agustus 2026 ke depan. “Adapun ketiga nama itu adalah Prof. Dr. Ali Masykur Musa, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, dan Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Mereka semua adalah aktivis pergerakan yang pantas maju,” katanya usai Sarasehan Nasional Nahdlatul Ulama Kesejahteraan Sosial di Aula Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Jumat (10/7/2026).
Gus Choi menyampaikan pandangan itu usai berbicara mengenai figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di internal NU terdapat banyak kader yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang memadai. “Menyambut acara Muktamar NU memang sudah dibicarakan. Tetapi saat forum Sarasehan Nasional tadi itu ada orang-orang yang layak jadi ketua umum,” ujarnya.
Lebih jauh Gus Choi membeberkan nama -nama lain yang dinilainya memenuhi kriteria sebagai pemimpin PBNU.”Cak Ali Masykur, Prof Dr Ali Masykur Musa layak jadi ketua umum, juga kader PMII, Lalu, Profesor Masykuri Abdillah, juga PMII. Selain itu ada pula Profesor Dr Nasaruddin Umar, kader PMII yang sekarang nama sudah beredar,” jelas Mantan Pimpinan Komisi I DPR.
Saat didesak soal calon lain yang berpotensi, Gus Choi menyebut salah satunya adalah Idrus Marham, hanya saja Idrus lebih memilih fokus menjadi pengurus partai politik. “Kader NU lain yang punya potensi memimpin NU antara lain Gubernur Lemhanas Tb Ace Hasan Syadzili, Andi Jamaro Dulung, Mujibrohmat, Endin AJ Soefihara, dan Saifullah Yusuf,” terangnya.
Meski demikian, Gus Choi menegaskan bahwa penentuan Ketua Umum PBNU tidak bergantung pada usia ataupun senioritas. Namun yang terpenting adalah soal kapasitas, integritas, dan dukungan dari para peserta muktamar. “Siapa saja yang capable dan dikehendaki oleh muktamirin, itu saja. Di NU itu tidak mengenal tua-muda,” tuturnya.
Gus Choi menjelaskan, dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama terdapat pembagian peran yang jelas antara Syuriah dan Tanfidziyah. Sementara Syuriah menjadi tempat berhimpunnya para ulama yang memiliki otoritas keilmuan, sedangkan Tanfidziyah diisi oleh figur yang memiliki perpaduan antara kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, dan kemampuan manajerial. “Yang ulama betul-betul ulama ada di Syuriah. Yang ada unsur aktivisnya tapi juga punya ilmu, punya pengalaman, nah itu di Tanfidziyah,” kata mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI.
Secara khusus, Gus Choi menilai Prof. Dr. Nasaruddin Umar memiliki keunggulan dibanding calon lainnya, karena memiliki latar belakang sebagai akademisi kampus sekaligus pernah aktif PMII dalam organisasi kemahasiswaan. “Dia bisa masuk di Tanfidziyah, karena memang sebelumnya waktu mahasiswa aktivis. Jadi mengerti pergerakan, sehingga layak memimpin NU,” ujarnya.
Menurut Gus Choi, NU memiliki banyak kader berkualitas yang dapat menjadi alternatif kepemimpinan organisasi. Oleh karena itu, proses pemilihan Ketua Umum PBNU sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme muktamar sebagai forum tertinggi organisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kehendak para muktamirin dalam menentukan pemimpin yang dinilai paling mampu membawa NU menghadapi tantangan zaman.***
Penulis : A Eko Cahyono
Editor : A Eko Cahyono
