Nasional

Formappi: Covid-19 Tantangan KPU Hadirkan Pilkada yang Berkualitas dan Demokratis

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen) Lucius Karus mengatakan pilkada 2020 ini tetap beresiko tinggi. Baik bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam proses tahapan, pelaksanaan, dan hasilnya. Resiko itu meliputi keselamatan dan kesehatan warga, juga dalam konteks pelaksanaan pemilu atau pilkada yang demokratis serta berkualitas.

Untuk itu, Formappi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya berkomitmen untuk terus mengawal proses pelaksanaan Pilkada ini khususnya demi memastikan aspek kualitas proses pelaksanaan agar tetap terjaga.

“Dimana dari sisi penyelenggara terlihat bagaimana kegagapan mereka (KPU dan Bawaslu ) menyiapkan peraturan pelaksanaan. Sehingga ketergantungan pada Gugus Tugas sebagai penentu bagi kelayakan secara medis setiap tahapan yang dilaksanakan akan mengganggu kerja Penyelenggara untuk secara meyakinkan memimpin setiap tahapan pilkada,” tegas Lucius Karus, Jumat (24/7/2020).

Alhasil, penyesuaian aturan pelaksanaan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan menjadi beban bagi KPU dan itu pula yang membuat banyak peraturan yang tidak tuntas menjamin kualitas proses pilkada di satu sisi, dan keselamatan penyelenggara dan peserta serta pemilih di sisi yang lain.

Hanya saja kata Lucius, kesulitan penantang baru untuk bisa berkampanye secara leluasa menjadi satu beban bagi peserta yang mungkin membuat di banyak daerah justru peluang petahana menjadi besar. Sebab, bagaimana melaksanakan kampanye, sosialisasi calon jika banyak pertemuan harus dibatasi jumlah peserta yang hadir? Begitu juga partisipasi pemilih juga terhambat aturan pelaksanaan yang sangat bergantung pada protokol Covid-19.

Memang kata Lucius, akhirnya semua ini bisa menguntungkan petahana dan calon yang bermodal besar, karena mereka akan bisa memanfaatkan itu untuk menjangkau pemilih. Tapi, partisipasi akan sangat terbatas jika situasi masih penuh pembatasan seperti saat ini, meski anggaran terus membengkak akibat covid-19 di yang harus bisa menjamin keselamatan warga sekaligus menjaga kualitasnya.

“Penyesuaian protokol kesehatan pada setiap tahapan akhirnya memang berdampak pada munculnya kebutuhan tambahan yang berimplikasi pada beban anggaran. Jadi, KPU dan Bawaslu harus benar-benar siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi bersamaan dengan covid-19 ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top