Nasional

Pilkada 2020, TePi Khawatir Partisipasi Masyarakat Anjlok

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyadari pandemi covid-19 ini masih belum akan berakhir mengingat jumlah pasien covid-19 tersebut terus bertambah, berbagai kalangan masih khawatir hal itu akan menjadikan partisipasi masyarakat anjlok dalam pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Sebab, yang menjadi pertanyaan adalah soal keselamatan masyarakat. Masyarakat masih tetap dihantui oleh covid-19 tersebut. Apalagi standar pencegahan keselamatan itu sendiri masih terasa belum memadai, dan vaksin belum ditemukan.

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat pun masih diragukan. Melihat fakta peningkatan jumlah tertular yang masih tinggi di berbagai daerah di Indonesia, itu kalau tidak ditangani oleh penyelenggara pemilu, maka bisa dipastikan partisipasi pemilih akan anjlok,” tegas Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow, Jumat (24/7/2020).

Bersamaan dengan itu pula, Jeirry melihat gejala bahwa Pilkada Serentak tahun ini akan mengalami penurunan kualitas. Hal itu, karena fokus yang berlebihan terhadap pandemi Covid-19 bisa saja membuat masyarakat lupa atau abai tentang kualitas Pilkada. Terbukti dimana-mana semua perhatiannya masih fokus untuk Covid-19. Akibatnya masyarakat tak lagi bicara banyak soal kualitas calon yang akan maju.

“Saya khawatir substansi data akan kurang baik oleh proses seperti yang kini berlangsung. Sebab, fobia pandemi Covid-19 yang masif ini akan membuat kita tak fokus memikirkan peningkatan kualitas Pilkada ini,” jelas Jeirry lagi.

Demikian pula dengan penyelenggara Pemilu sepertinya terjebak dalam situasi fobia Covid-19. Itu tercermin dari beberapa regulasi yang baru muncul. Sebutlah, PKPU No.6/2020. Di dalamnya terlalu banyak mengatur soal Protokol Covid-19, sehingga hal itu menjadi syarat utama berjalannya sebuah tahapan.

“Bahkan jika protokol kesehatan itu tak dilakukan, sangsi bisa diberikan, baik kepada petugas maupun kepada pemilih. Sehingga penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang begitu kaku, berpotensi mengakibatkan timpangnya tahapan sekaligus pelaksanaan, dan bisa membuat tahapan dan pelaksanaan tidak berjalan secara utuh dan sempurna,” kata Jeirry.

Selain itu, lanjut Jeirry, Penyelenggara Pemilu bukan lembaga yang kompeten di bidang itu. Untuk itu, lebih baik urusan itu diserahkan kepada pihak yang punya kompetensi (Gugus Tugas Covid-19) agar membuat masyarakat yakin. Maka, polanya harus bermitra dengan lembaga lain yang punya kompetensi. Tinggal diatur batas-batas fungsinya agar tak terjadi masalah di lapangan.

Dengan demikian, program sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Penyelenggara Pemilu selama beberapa bulan ke depan perlu diarahkan untuk membangun kapasitas kesehatan masyarakat. Di samping itu, arah kampanye dan publikasi harus diarahkan untuk kepentingan sosialiasi tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top