Nasional

Formappi: Ada Keanehan Dibalik Revisi UU BPK

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menduga ada keanehan dibalik rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan ini semakin menguat lantaran agenda revisi ini dilakukan secara diam-diam.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai agenda revisi UU yang dilakukan secara terselubung ini menjadi modus utama pembahasan legislasi yang kontroversial belakangan ini.
“Saya melihat, agenda revisi UU BPK secara diam-diam ini lebih condong untuk mengamankan kepentingan elit semata, sementara kepentingan rakyat justru dipinggirkan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Berdasarkan informasi, adapun empat point yang diduga menjadi usulan revisi yakni batas usia menjadi anggota BPK ditulis 70 tahun, periodeisasi 2 kali seperti tertuang dalam UU BPK dihilangkan, anggota BPK dipilih secara collective collegial dan BPK boleh mengelola anggaran sendiri.

Menurut Lucius, usulan revisi UU BPK ini akan semakin merusak citra DPR karena DPR akan dianggap konsisten membentuk UU kontroversial yang justru menjadi biang kekacauan tata kelola pemerintahan. Bahkan politik legislasi DPR akan dinilai sebagai kedok untuk merusak tata kelola serta menjauhkan legislasi dari kepentingan publik atau rakyat.
“Sudah beberapa UU disahkan DPR periode ini yang kehadirannya selalu disambut kontroversi. Kontroversi lebih karena RUU yang disahkan DPR dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” ulasnya.

Karena itu, Lucius menentang keras revisi UU BPK ini. Pasalnya, agenda revisi ini sangat kental dengan kepentingan sepihak saja.  Padahal, jika ingin merevisi, DPR harus melakukan proses sejak awal dengan membuka ruang diskusi untuk melihat persoalan-persoalan terkait kelembagaan BPK. Persoalan-persoalan itu harus disepakati terlebih dahulu sebelum memutuskan bagaimana pengaturan yang tepat. Strategi penyusunan agenda revisi diam-diam menjadi modus utama pembahasan legislasi yang kontroversial belakangan ini. “Dan karena sudah ada fenomena UU BPK mau direvisi atas inisiatif sepihak dan dilakukan diam-diam, saya kira sudah harus ditolak sejak awal niat itu,” tegasnya.

Dia menduga agenda revisi UU BPK ini tidak bertujuan membenahi BPK tetapi justru mau merusak lembaga auditor negara ini. “Diduga ada agenda pribadi. Itu yang lebih kelihatan. Dan karena pribadi maka kuncinya ada pada transaksi. Hanya transaksi yang bisa menjelaskan kepentingan pribadi ini bisa diterima oleh DPR dan Pemerintah,” pungkasnya. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top