JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Kedua anggota Komisi I DPR RI yaitu Nico Siahaan (PDIP) dan Nurul Arifin (Golkar) sependapat bahwa Menkominfo RI Jhony G Plate kurang siap dalam melaksanalan kebijakan peralihan dari TV Analog ke Digital. Pasalnya dampak pencabutan TV analog tersebut sangat dirasakan rakyat kecil, termasuk di Jabodetabek.
“Padahal, saat raker dengan Komisi I DPR maupun TV swasta pengguna Multiple ASO sudah siap dan sama-sama berkomitmen untuk TV Digital tersebut. Anehnya jutaan stopbox yang sebelummya akan disediakan, ternyata tidak tersedia. Inilah antara lain yang membuat rakyat resah dengan kebijakan itu. Ditambah lagi harganya terus naik,” tegas Nico Siahaan.
Hal itu disampaikan Nico dalam dialektika demokrasi “Hak Masyarakat dan Digitalisasi TV ” bersama Nurul Arifin dan pakar Komunikasi dan Kebijakan Publik Universitas Mercu Buana, Syaifuddin di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Lebih lanjut Nico mengingatkan bahwa persiapan digitalisasi TV itu sudah lama dan baik pemerintah maupun TV swasta sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan itu. Karenanya, Komisi I DPR RI akan panggil kedua belah pihak pada Selasa (15/11) mendatang untuk menjelaskan masalah digitalisasi tersebut.
Sebab, yang menjadi korban bukan hanya rakyat kecil, tapi juga TV lokal yang bukan pengguna Multiple ASO. “Jadi, kami minta pemerintah dan TV swasta jangan lari dari komitmen. Disamping sosialisasinya yang baik dan bisa dipahami masyarakat,” ungkapnya.
Nurul Arifin juga menilai pengaturan digitalisasi ini agak ruwet. Apalagi dasarnya hanya peraturan menteri atau Permen, yang tidak disertai sanksi, jika tidak bisa memenuhi komitmen tersebut.
“Kalau mau diterapkan secara nasional mestinya dilakukan dengan baik. Stopbox saja tidak bisa dipenuhi. Selain itu, infrastruktur digitalisasi itu sendiri harus dipenuhi. Kalau tidak, rakyat dirugikan, sehingga wajar kalau ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau kebijakan itu dicabut pun menjadi tidak elok, karena bertujuan baik dan jangka panjang,” jelasnya.
Syaifuddin menegaskan kerumitan kebijakan digitalisasi TV ini hanya masalah komunikasi. “Komunukasinya tidak dipahami masyarakat dan yang paling bertanggungjawab adalah Menkominfo RI,” katanya.
Penulis: M Arpas
Editor: Kamsari
