JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid masih “merahasiakan” perkiraan biaya haji 2025. Namun hanya berani menjanjikan biaya haji 2025 akan lebih murah dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut juga memastikan pelayanan haji tahun depan akan lebih baik. Hal itu disampaikannya usai rapat Komisi VIII DPR dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, membahas komponen biaya haji, Kamis (2/1/2025).
Awalnya, Abdul Wachid menyebut ada sejumlah komponen biaya haji yang bisa dipangkas, untuk menurunkan biaya haji tahun depan. Pertama kaitannya dengan biaya penerbangan. Wachid mengungkapkan, Komisi VIII DPR RI telah menghitung ulang biaya untuk penerbangan. “Meskipun kurs kita ini menembus angka Rp16 ribu, tapi setelah kami menyandingkan dengan penerbangan yang lain, Insyaallah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin, di angka 33 juta, mungkin bisa turun yang signifikan,” kata Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Komponen kedua yakni terkait pemondokan. Dia mengutip hasil Pansus Haji lalu, di mana beberapa owner pemondokan itu juga bisa diturunkan. Ketiga soal katering, Wachid menyebut bahwa penyelenggaraan haji 2024 lalu, anggaran katering per jemaah yakni 16,5 riyal. Namun, faktanya di lapangan hanya sekitar 4 riyal. “Nah itu yang kami hitung, jadi para calon jama’ haji jangan khawatir kalau kateringnya diturunkan, nanti kualitasnya diturunkan, enggak,” ucapnya.
Komponen selanjutnya adalah biaya masyair dan yang terakhir biaya transportasi bus selawat. “Jadi itu, yang terakhir kaitannya dengan bis transportasi bis walawat itu juga sama. Ini tidak sesuai dengan jumlah, jadi ini yang akan kami hitung,” ujarnya.
Sebab itu, Wachid mengungkapkan Komisi VIII DPR telah menghitung ulang biaya komponen haji 2025. Namun, belum bisa menyebut kisaran angka biaya haji. “Jadi kalau kami hitung ulang, itu sudah ketemu angkanya, estimasi sudah ada, namun kami mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan sekarang,” ucapnya. “Insyaallah sesuai dengan amanat dari pada pak presiden, termasuk tadi ada biaya manasik. Manasik yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak perlu dianggarkan, ada manasik sampai 6-8 kali itu cukup besar juga,” pungkasnya. ***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
