JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR meminta agar Kemenperin menyikapi aduan kelompok masyarakat yang meminta agar pabrik gula, PT KTM dicabut izinnya perlu direspon secara bijak, proporsional dan profesional. Hal ini karena ada dugaan pelanggaran terhadap pabrik gula tersebut. “Harus dilakukan audit investigatif terhadap pabrik gula, PT. KTM yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran sebagaimana disebut FSP BUMN Bersatu itu,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin di Jakarta, Sabtu (17/7/2021).
Lebih jauh kata Politisi Golkar, pemerintah dalam hal ini Kemenperin mesti menindaklanjuti aduan atau laporan tersebut. karena jika dilihat dari poin-point aduan yang dibuat sebuah LSM yang beredar di media massa, ada sejumlah persoalan serius yang mesti dibuktikan kebenarannya.
Oleh karena itu, Mukhtarudin menyarankan agar Kemenperin melakukan telaah secara mendalam terkait persoalan yang terjadi dilapangan. Karena itu, audit investigatif sangat penting dilakukan agar Kemenperin dalam mengambil keputusan nantinya memenuhi kaidah-kaidah aturan yang berlaku.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil audit investigatif, saya kira sudah seharusnya Kemenperin mencabut izin pabrik gula tersebut. Pencabutan izin harus dilakukan sebagai upaya membenahi sektor industri gula tanah air kita,” tegasnya.
Oleh karenanya, Mukhtarudin juga menyarankan agar Kemenperin melibatkan stakeholder lainnya ketika nantinya melakukan audit investigatif.
“Kemenperin agar juga melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain yang terkait untuk melakukan investigasi tersebut,” pungkasnya. ***
