Perbankan

Diduga Ada Kejanggalan, Komisi VI DPR Bakal Dalami Peran BPKH di Bank Muamalat

Diduga Ada Kejanggalan, Komisi VI DPR Bakal Dalami Peran BPKH di Bank Muamalat
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal didampingi Muhammad Sarmuji dan sejumlah angota Komisi VI DPR memberi keterangan terkait BTN/Foto: Suarainvestor.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Komisi VI DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara atau BTN, membatalkan rencana akuisisi terhadap Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini dikarenakan ada dugaan bahwa kinerja Bank Muamalat mengalami fraud yang mungkin tidak kalah besar dengan Asabri atau Jiwasraya. “Kita ingin kejelasan terhadap rencana daripada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya. Sebelumya kita ketahui bahwa memang meraka sedang mencoba akuisisi terhadap bank Muamalat Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT BNI dan PT BTN, Senin (8/7/2024).

Yang jelas, kata Hekal, DPR hanya ingin meminta ketegaskan BTN terkait rencana unit usaha syariahnya untuk mengakuisisi BMI. “Ya, kita tahunya BTN sedang mencoba mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia. Tapi tadi sudah clear bahwa BTN tidak jadi,” terangnya lagi.   “Dalam perjalannya kelihatanya prosesnya tertunda, bahkan ada isu bahwa di dalam Bank Muamalat ini ada terjadi fraud sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini,” imbuhnya.

Hekal mengungkapkan bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pemegang saham terbesar dari Bank Muamalat. Di mana, BPKH adalah pihak yang mengelola dana haji dan muncul keraguan dari BTN untuk melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat. Sebab itu, Komisi VI DPR bakal mendalami perihal peran BPKH di dalam Bank Muamalat. “Itu harus didalami, kita tentu akan share juga dengan teman-teman kita di Komisi VIII maupun Komisi XI, sebetulnya ada apa sih di Bank Muamalat, kenapa sampai BTN tidak mau meneruskan akuisisi dan kami juga ada tanda tanya memang kenapa Bank Muamalat dimiliki dan dikelola oleh BPKH,” ucapnya.

“Sedangkan tugas mereka adalah mengatur haji tapi di sini kalau mengelola bank apakah mereka punya kompetensi di bidang itu,” lanjut dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Golkar Muhammad Sarmuji, menyebut langkah BTN untuk tidak melanjutkan akuisisi Bank Muamalat adalah keputusan yang tepat. “Informasi dari BTN tentu tidak menyangkut Bank Mualamat. Karena itu kan urusan orang lain, urusan kita adalah urusan dengan BTN,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2022 lalu, saat dipimpin oleh Anggito Abimanyu.  Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan OJK Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Ditempat yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu memastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) melalui Unit Usaha Syariah (UUS BTN) atau BTN Syariah. Keputusan tersebut telah dikonsultasikan dengan Kementerian BUMN sebagai pemilik saham BTN, dan sudah disampaikan kepada OJK. “Secara umum dapat kami sampaikan kami juga sudah konsul ke pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri dan Wamen (BUMN) dan kami juga sampaikan ke OJK, cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi bank Muamalat,” kata Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Namun Nixon mengaku belum bisa membuka berbagai pertimbangan atas keputusan batalnya BTN mengakuisisi Bank Muamalat. Dia mengatakan akan membeberkan alasan tersebut dalam rapat tertutup dengan Komisi VI DPR. “Dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan pada saat tertutup, kami tidak akan meneruskan,” imbunya.***

Penulis  : Iwan Damiri
Editor    : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top