Infrastruktur

Data Unicorn Saja Dijebol, Apalagi Startup Kecil?

Platform Digital/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Bocornya data sejumlah platform digital, alias startup ke publik menimbulkan kecemasan masyarakat. Karena data tersebut bisa jadi akan disalahgunakan. Jadi wajar saja, masyarakat mempertanyakan perangkat keras sistem keamanan platform digital tersebut.

Belum lama ini Grup hacker ShinyHunters mengumumkan telah membobol sekitar 15 juta data pengguna Tokopedia. Bahkan hackers tersebut juga mencuri dan menjual data platform e-commerce Bhinneka.com, sekitar 1,5 juta datapengguna. Tak hanya itu, Bukalapak juga sempat menjadi sasaran peretasan. “Kalau platform digital sebesar itu saja bisa jebol, bagaimana dengan keamanan data platform atau startup lain yang masih kecil,” kata Ketua Indonesia-ITU Concern Forum (IICF) kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Lebih jauh Eddy mempertanyakan sertifikasi perangkat sistem keamanan para platform digital tersebut, alias unicorn. Tentunya, harus ada lembaga yang bertanggungawab untuk menangani aksi pencurian data. “Kalau sektor perbankan itu pengawasnya OJK. Nah, kalau e-commerce ini siapa yang mengawasinya, apakah Badan Siber dan Sandi Negara atau bukan. Saya sendiri tidak tahu,” terangnya.

Yang jelas, kata Eddy, harus ada lembaga yang melindungi dan memproteksi rakyat Indonesia ini dari kejahatan yang berkaitan dengan data. “Penerapan UU ITE saja tidak cukup. Karena itu, perlu juga UU Over The Top (OTT) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Memang ini sangat complicated,” tambahnya.

Dari UU itu, lanjutnya, harus ditunjuk lembaga mana yang dipercaya untuk menjadi acuan standar keamanan data. Mereka itu punya standar keamanan yang tinggi dan biasanya standar itu diambil berdasarkan konsensus dari para vendor. “Para vendor inilah yang terus menerus melakukan pembaharuan keamanan perangkat. Setiap tahunnya selalu dilakukan sertifikasi,” ungkapnya.

Platform digital ini biasanya membeli perangkat keras dan sistem keamanan dari para vendor yang sudah terpercaya. “Platform digital ini tidak mungkin membuat sistem keamanan sendiri. Mereka itu beli sistem keamanan,”

Yang mendesak sekarang ini, menurut Eddy memang UU PDP agar segera diselesaikan. Apalagi sudah masuk pembahasan DPR. Kalau sudah diteken UU ini, artinya ada kepastian soal perlindungan data. “Nah, kalau sekarang ini, Kominfo memanggil platform digital yang datanya bocor, juga tidak menyelesaikan masalah,” jelasnya.

Alumnus ISAE Toulouse Perancis ini mengakui data sekarang ini telah menjadi “komoditas tambang” yang harganya melebihi minyak bumi. “Jadi tidak heran, kelompok hacker ini berlomba-lomba berusaha mencuri data. Tujuannya, memang beda-beda. Ada yang jual beli data, atau bertujuan mengganggu sistem ekonomi sebuah negara. Kita tahu ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi digerakkan oleh ekonomi digital. Jadi keberadaan data itu menjadi sangat penting dan harus aman,” paparnya.

Diakui Eddy, untuk membangun perangkat keamanan data sangat mahal. Karena membutuhkan sistem dan SDM yang handal, bahkan perlu mendapatkan pengakuan atau sertifikat keamanan dari lembaga internasional, misalnya saja Kaspersky Internet Security. Sebuah perusahaan pembuat sistem pengamanan IT.

Oleh karena itu, sambung Eddy, karena Indonesia sudah mengarah pada ekonomi digital, maka Infrastruktur dasar, yang berupa jaringan telekomunikasi ini harus dibangun merata. Baru membangun data center, big data, data analisa yang kemudian diperkuat dengan artificial intelligence dan bisnis to bisnis. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top