Perbankan

China Minta APBN Ikut Biayai KCIC, Rudi Hartono Bangun: Audit Dulu Supaya Transparan

China Minta APBN Ikut Biayai KCIC, Rudi Hartono Bangun: Audit Dulu Supaya Transparan
Infrastruktur Tiang Penyangga KCIC/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah diminta menolak permintaan China untuk ikut menanggung bengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC). Bahkan belum lama, paska kunjungan Presiden Jokowi ke RRC, Negeri Tirai Bambu ini mendesak APBN Indonesia ikut menanggung biaya KCIC. “Pemerintah harus melihat kembali isi agreement atau perjanjian awal dengan China. Mulai dari melihat soal skema pembiayaannya dan pasal-pasal jika antara kedua pihak tidak menjalankan isi perjanjian yang disepakati,” kata Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun kepada wartawan, Senin (01/08/2022).

Menurut Rudi, pembengkakan biaya tersebut seolah menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa didasari kajian dan perencanaan yang memadai. “Karena jika dilihat dan amati pembengkakan biaya mulai dari US$5,5 Miliar, kemudian naik menjadi US$6 Miliar dollar dan sekarang menjadi US$7.8 miliar, sepertinya angka pembengkakannya sekonyong-konyong tanpa estimasi perhitungan yang tepat dari awal memulai perencanaan,” ungkapnya lagi.

Lebih jauh Rudi mendesak pemerintah agar meminta master plan (rencana induk) proyek kereta cepat ini dari awal perencanaan hingga detail anggaran biayanya. “Termasuk soal biaya komponen apa saja yang menyebabkan adanya klaim pembengkakan sebanyak itu,” tegas Rudi.

Legislator dari Dapil Sumut III ini menyarankan pemerintah agar terlebih dahulu melakukan audit secara komprehensif, sehingga semua menjadi terang dan jelas. “Harus diaudit jelas oleh lembaga yang independen. Kalau dilihat dari sisi konstruksi biasanya komponen yang tiap tahun naik harganya adalah tanah. Sementara komponen tanah sudah ada dan tersedia. Jadi dari sisi mana lagi yang dibuat bengkak?biayanya?” kata Rudi terheran-heran.

Karena itu, Rudi mendesak pihak yang mengklaim terjadinya pembengkakan biaya pembangunan itu harus diperiksa dan diaudit. Jadi tidak bisa hanya modal bicara saja, rakyat Indonesia diminta menanggung pembengkakan biaya yang tiap beberapa bulan di klaim bengkak. Karena jika dibebankan ke APBN sama saja uang pajak rakyat untuk nutupi klaim biaya bengkak tadi,” tegasnya lagi.

Dan jika merujuk pada amanat UU keterbukaan informasi publik tahun 2008, Rudi menegaskan, sudah seharusnya para pemangku kebijakan terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengedepankan asas transparansi. “Harus dipaksa transparan dan di publish ke rakyat bagaimana sebenarnya skema dan planing pembangunan kereta cepat ini,” paparnya.

Kendati demikian, Rudi mengatakan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut jika memang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dan memajukan negara tidaklah jadi masalah. Hanya saja, jika proyek tersebut ditujukan untuk sekedar mencari profit atau keuntungan belaka tanpa mengindahkan kepentingan rakyat maka hal tersebut perlu untuk dikritisi.  “Jika kemajuan dan sarana kereta cepat ini ditujukan untuk kita, rakyat bisa terima dan harus terima karena untuk kemajuan suatu negara. Tapi anggaran biaya untuk membangun dan klaim dari kontraktor terkait adanya pembengkakan yang tiap beberapa bulan nilainya milyaran dollar rakyat juga harus tahu penjelasannya. Karena projek ini akan menjadi aset milik negara dan juga milik rakyat Indonesia,” pungkasnya. ***

Penulis   :   Iwan Damiri
Editor     :   Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top