BANDUNG, SUARAINVESTOR.COM–Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mendesak pemerintah melakukan intervensi guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal oleh perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) akan berlanjut.
Hal tersebut disampaikan Najib sapaan akrabnya merespons PHK massal yang mencapai 73.000 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Jumlah tersebut termasuk perusahaan yang tidak tergabung dalam Apindo.
“Saya meminta pemerintah untuk turun tangan memastikan apakah sejumlah PHK yang terjadi ini tidak berlanjut menjadi pengangguran? Karena kalau dibiarkan akan memberikan dampak lanjutan,” jelas Najib melalui keteranganya, Sabtu (05/11/2022).
Najib mengingatkan, pemerintah dapat melakukan antisipasi untuk menggerakkan permintaan pasar domestik. Hal ini, agar bisa menyerap produksi dari perusahaan tersebut. “Jadi bisa menyerap produksi dari perusahaan-perusahaan tersebut,” imbuh Najib.
Legislator dari Dapil Jabar II ini menduga PHK massal industri tekstil ini terjadi lantaran penurunan produksi perusahaan. Hal ini kemungkinan diakibatkan rata-rata oleh turunnya permintaan. “Sehingga perusahaan melakukan kebijakan pengurangan tenaga kerja untuk menekan pengeluaran. Hal ini bisa terjadi akibat dampak resesi global,” jelas Najib.
Meski demikian, Politisi PAN ini mengaku bahwa Indonesia sendiri hingga saat ini belum masuk ke dalam jurang resesi ekonomi.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di angka rata-rata 5 persen yang menunjukkan sisi positif.
Namun, Anggota BAKN DPR ini menekankan bahwa pemerintah tetap mewaspadai sejumlah hal agar tak masuk dalam jurang resesi ekonomi. Hal tersebut mulai dari inflasi yang terkendali, menjaga daya beli serta intermediasi perbankan.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko
