Market

BKSAP: SDGs Desa Bisa Jadi Model Kerjasama Internasional

KARAWANG, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan lembaganya memiliki peran besar dalam upaya mitigasi pandemi Covid-19. Namun peran itu mengacu pada Resolusi PBB mengenai Kerjasama Internasional menghadapi Covid-19
yang implementasinya fokus pada revitalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional.

“Terkait SDGs, pada 2021 ini sedang disusun Voluntary National Review (VNR) SDGs 2021 yang akan dilaporkan pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” katanya saat Sosialisasi Diplomasi Parlemen “BKSAP DAY” berthem tema “Urgensi Pembangunan Desa pada Agenda SDGs Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Karawang ”, Rabu (5/5/2021).

Delegasi BKSAP, hadir Ketua BKSAP Fadli Zon, Mardani Ali Sera, Putu Supadmi Rudana, Puteri Anetta Komarudin, Fadhulla, Ratih Megasari Singkarru, Didi Irawadi Syamsudin, Asman Abnur dan Ema Umiyyatul Chusnah.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, Rektor
Universitas Singaperbangsa Karawang, Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak. CA, perwakilan sivitas akademika beserta perwakilan Mahasiswa UNSIKA.

Lebih jauh kata Hafisz, peran DPR RI dalam politik luar negeri Indonesia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Ketahanan Nasional. Dalam pelaksanannya berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU No.37/1999. “Persfektif inilah yang menjadi dasar Track-2 (Second Track) Diplomasi Parlemen,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi VI DPR in menjelaskan BKSAP sebagai Alat Kelengkapan  DPR RI dibentuk guna menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) hurup “f” juncto Pasal 113-118 UU No.17/2014 tentang MD3.

Dalam konteks itu, Hafisz, SDGs Desa merupakan
role model pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu: Pertama, Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa: pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 8), penyediaan listrik desa (SDGs Desa 7), dan Pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola
BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 12).

Kedua, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa: pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi  (SDGs Desa 17), pengembangan desa wisata (SDGs Desa 8), penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2), Desa inklusif (SDGs Desa 5,16,18).

Ketiga, Adaptasi kebiasan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3).

Selanjutnya, dalam upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi, Pemerintah harus tetap fokus pada penanggulangan pandemi, lalu peningkatan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk peningkatan bantuan kepada dunia
usaha merujuk survey BPS terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19.

Sementara itu, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menjelaskan potensi Kabupaten Karawang sebagai lumbung pangan nasional di wilayah Timur dan penopang industrialisasi di Indonesia melalui 7 Kawasan Industri dengan 1800 pabrik di wilayah barat. Namun demikian pajak di sektor industri ini belum signifikan menambah pendapatan asli daerah karena masih dominan mengalir ke Pusat.

Untuk itu Bupati mengharapkan BKSAP DPR RI bisa menjembatani
sinergi dan kolaborasi khususnya di bidang investasi, kerjasama sister city, kerjasama pendidikan untuk semakin meningkakan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang melalui
“Karawang Cerdas”, revitalisasi lumbung pangan, dan optimalisasi potensi pariwisata antara lain
candi Jiwa di Batu Jaya, monumen dan tempat bersejarah di Rengasdengklok, serta terumbu karang di Pakis Jaya.

Pada sesi pendalaman, Sekreataris Daerah Acep Jamhuri berharap BKSAP DPR RI bisa
menjembatani kerjasama dengan Parlemen Belanda mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Belanda dalam
Tragedi Rawagede, Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Candi Jiwa berdasarkan SK Mendikbud No.
70/M/2019, serta tindak lanjut sister city dengan Perancis mengenai energi baru dan terbarukan
dari Jerami.

Selanjutnya Rektor UNSIKA Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak. CA mengharapkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung implementasi KKN Terintegrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa
UNSIKA khususnya mengenai agenda-
agenda SDGs Desa guna mensinergikan potensi pertanian dengan peluang industrialisasi di Karawang.

Selaras dengan itu, Alwansyah Mahasiswa program studi Hubungan Internasional UNSIKA meminta agar BKSAP DPR bisa menjembatani kerjasama dengan mitra internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya peningkatan kompetensi dan Akreditasi
Jurusan Hubungan Internasional UNSIKA.

Menanggapi persoalan-persoalan tersebut, delegasi BKSAP DPR RI secara bergantian mulai
dari Hafisz Tohir, Fadli Zon, Mardani, Putu Rudana, Puteri Anetta Komarudin, Fadhullah/A59, Ratih
M. Singkarru, Didi Irawadi, Asman Abnur, dan Ema Umiyyatul Chusnah menekankan pentingnya inovasi, sinergi dan kolaborasi semacam triple helix dalam dialog antara BKSAP dengan pemerintah
daerah dan pihak terkait lainnya.

Secara khusus Putu Rudana menyampaikan peluang sister city
dengan marrakesh maroko. Terkait tragedi Rawagede, Fadli Zon sepakat bahwa persoalan ini harus
dituntaskan dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melakukan pendalam yang lebih
holistik.

Selain itu, delegasi BKSAP DPR RI juga menjelaskan misi Diplomasi Parlemen yang dilakukan adalah berperan sebagai promotor potensi daerah untuk go international antara lain pada Sidang Umum ke-41 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), pemulihan sektor
pariwisata menjadi agenda yang diusung BKSAP DPR RI karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi sektor UKM.

Selain itu pada sidang Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) dan
World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang merupakan agenda tahunan BKSAP
serta melalui kerjasama bilateral dengan 102 negara yang terhimpun dalam GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) agenda-agenda dalam SDGs khususnya yang terkait langsung dengan denyut perekonomian nasional khususnya keberpihakan kepada UKM selalu diperjuangkan.

Selain itu, Pimpinan BKSAP juga memiliki agenda Kunjungan Teknis ke negara-negara tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Kunjungan Teknis juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dan segenap potensi di masyarakat termasuk sivitas akademika untuk meluaskan jaringan dan kerjasama.

Hafisz menyampaikan bahwa Kemitraan Komperensif (Comprehensive Partnership
Agreement) Indonesia-Australlia (IA-CEPA) dan Indonesia-Uni Eropa (IE-CEPA) merupakan salah satu model kemitraan yang perlu dimanfaatkan untuk perluasan akses pasar ke Australia dan
negara-negara EFTA (European Free Trade Association) seperti Swiss, Norwegia, Islandia, Leichtenstein), peningkatan investasi pelaku usaha dari negara-negara EFTA ke Indonesia, pemanfaatan  EFTA sebagai pintu masuk produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa, serta peningkatan kapasitas di bidang pendidikan dan pelatihan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top