Market

BKSAP Prediksi Kuartal III 2021 Pertumbuhan Ekonomi Alami Kontraksi

BANDUNG, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Acmad Hafisz Tohir memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III (Q III) 2021 akan terjadi kontraksi lagi, karena adanya pembatasan mobilitas (PPKM) yang cukup ketat. Memang data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan
terjadi pertumbuhan sekitar 7,07 persen pada kuartal II 2021 (Q2).
Namun hal itu dihitung dari kuartal II 2020 menuju kuartal II 2021. Karena pada kuartal II-2020, pertumbuhan pada saat itu minus 5 persen. “Tapi kalau mau jujur, hitungan dari Q 1 ke Q 2 tahun 2021, maka ekonomi hanya tumbuh sekitar 2,88 persen hingga 3,10 persen ,” katanya dalam diskusi “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR RI Ditengah Pandemi” di Hotel Grand Aquilla, Bandung, Sabtu (25/9/2021).

Lebih jauh Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan beberapa waktu lalu OECD (Organisation for Economic Co-operation & Development) menyoroti soal kenaikan defisit APBN 2020 sebesar 6,14% yang akan menjadi beban ke depan, jika tidak dikontrol dengan baik. Karena sesuai UU, pemerintah boleh menaikkan defisit diatas 3% pada 2020 hingga 2022. Namun pada 2023, defisit APBN harus kembali pada 3%. “Pertanyaanya, bisakah kita kembali pada sistem defisit 3% ini?. OECD sendiri menyatakan berat, untuk kembali pada defisit 3%” ujarnya seraya bertanya.

Dikatakan Hafisz, OECD menjelaskan ada 3 kelompok besar yang penting untuk diperhatikan dimana salah satunya adalah kinerja ekonomi makro.
“Kita ketahui, postur RAPBN 2022 mencapai Rp2780 Triliun, tercatat defisit hampir sekitar Rp1000 Triliun. Artinya pemerintah harus mencari pinjaman uang dan menjual surat utang.”

Jadi kalau pada 2023, lanjut Waketum PAN, kembali pada rezim defisit 3 persen, maka pemerintah tidak bisa lagi mencetak utang Rp1000 Triliun. Artinya, kemampuan pemerintah hanya bisa mencetak Rp400 Triliun, sehingga APBN 2023 hanya sekitar Rp2100 Triliun. “Dengan kata lain, akan hilang dana ratusan triliun rupiah untuk pro poor dan pro job, maka konsekuensinya kesejahteraan rakyat ikut terganggu pada 2023 dan 2024,” terangnya lagi.

Oleh karena itu, sambung Mantan Ketua Komisi VI DPR, pemerintah harus dan perlu mencari cara agar pada 2023 kesejahteraan rakyat tidak terganggu, dan rakyat tidak kehilangan pekerjaan, maka harus menjaga iklim investasi.
“Selain itu juga perlu diperhatikan soal tax ratio yang terus mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Maka untuk itu perlu kehati hatian dalam pengelolan fiskal ke depan.”

Merespon soal kajian Bank Dunia yang menyatakan pendapatan income perkapita Indonesia turun dari US$4070 menjadi US$3900, Hafisz mengaku tidak terkejut. Karena memang daya beli masyarakat sedang menurun akibat pandemi Covid-19 yang menghancurkan seluruh sektor kehidupan.

Namun percayalah, katanya lagi, hal ini bukan akhir segalanya. Bahkan sistem yang digunakan Indonesia untuk mengatasi Covid-19 cukup diakui dunia. Karena penerapan PPKM yang dilakukan secara bertahap, mulai dari level IV turun hingga level I cukup efektif. “Langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini, sudah on the track, jadi harus disyukuri. Bahkan negara maju, seperti Australia sendiri masih bingung menghadapi dan menyelamatkan rakyatnya.” ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top