TANGERANG SELATAN, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mendesak BKKBN lebih fokus menangani kasus perceraian dan pernikahan usia dini untuk membangun keluarga berkualitas. Alasannya kasus perceraian dan pernikahan usia dini juga masih berada di angka yang memprihatinkan. “Kondisi ini harus bisa diturunkan secara bertahap dan berkepastian,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Anas Thahir kepada wartawan usai Sosialisasi Pencegahan Stunting di Tangerang Selatan, (1/12/ 2021).
Hadir pula dalam sosialisasi ini, Cikik Sikmiyati, S.IP. MM Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja BKKBN PUSAT, lalu dr. Dian Rosyainingsih sebagai Korbid KBKR Provinsi Banten dan Dra. Siti Jumroh M.Si sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPM3AKB Kota Tangsel, serta Karang Taruna dan tokoh masyarakat sekitar Permata Pamulang. “Ada sejumlah hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita dalam membangun keluarga berkualitas,” ujarnya.
Lanjut Anas menjelaskan pengendalian kasus pernikahan usia dini juga berpengaruh terhadap penyelesaian kasus angka stunting di Indonesia.
“Tanpa kemampuan mengendalikan tingginya jumlah perceraian dan pernikahan usia dini, jangan harap kita sanggup menyelesaikan masalah keluarga berkualitas, termasuk penyelesaian masalah stunting”, lanjutnya
Dua hari sebelumnya (29 November 2021) Anas bersama pengurus KOPRI PC PMII Ciputat juga melakukan sosialisasi yang sama di Pondok Cabe Tangerang Selatan.
Anas memberi setidaknya tiga rekomendasi kepada BKKBN utuk menjadi perhatian khusus ke depan, karena tiga hal tersebut masih menjadi kasus yang cukup tinggi dibanding beberapa negara lain.
“Setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian serius BKKBN ke depan. Pertama soal stunting, kedua soal pernikahan usia dini, dan ketiga angka perceraian. Dalam tiga urusan ini kita masih menghadapi masalah serius karena jumlah kasusnya cukup tinggi dibandingkan beberapa negara lain,” pungkasnya. ***
Penulis : A Rohman
Editor : Chandra
