Property

Warga Resah, Mafia Tanah Diduga Serobot Aset Pemakaman Milik Pemkab Bogor

Warga Resah, Mafia Tanah Diduga Serobot Aset Pemakaman Milik Pemkab Bogor
Lokasi Lahan Pemakaman Warga Perumahan Cimangir Serpong Estate (CSE) Kabarnya Sudah Diserahkan Kepada Pemkab Bogor/Foto: Dokumentasi GPT

BOGOR, SUARAINVESTOR.COM-Lahan pemakaman umum milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang sudah menjadi aset pemerintah daerah diduga diserobot oknum mafia tanah. Aset Pemkab yang luasnya ribuan meter itu awalnya milik Pengembang Perumahan Cimangir Serpong Estate (CSE), yakni PT Gemareksa Perkasa Teknik (GPT) telah diklaim beberapa pihak.

Berdasarkan investigasi, lahan makam yang luasnya sekitar 5000 M2 dengan SPH No. 593.82/35, gambar situasi 133/1996 tertanggal 25 Juni 1996. PT.GPT telah menyerahterimakan lahan makam tersebut kepada Pemda Kabupaten Bogor pada Hari Rabu, Juni 2000 yang tertuang dalam Berita Acara Serah terima Makam No. 593/47/Tapem/2000 yang ditandatangani Bupati Bogor.

Terkait masalah hal ini, wartawan mengonfirmasi Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto, SH.MH, melalui pesan WhatsApp (WA) dan telepon selulernya. “Terkait masalah tersebut kami belum menangani dan akan kami kordinasikan dengan Pemkab atas obyek masalahnya, terima kasih,” katanya, Kamis (6/01/2022).

Ditempat terpisah, Direktur PT. Gemareksa Perkasa Teknik, Isti Fauziati yang dikonfirmasi wartawan menjelaskan awal mula memperoleh tanah tersebut dari pembelian tanah adat dengan 7 SPH, dalam proses pengajuan sertipikat terbit Gambar Situasi dengan peta bidang No. 04116 terbit tgl 13 April 2015. “Kami juga meminta Surat Keterangan No. 593/08/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 dari Kantor Kepala Desa Gunung Sindur bahwa tanah yang kami ajukan sertipikat nya tidak terdapat silang sengketa baik berupa batas batas maupun fisiknya,” katanya, Kamis (06/01/2022)

Kemudian, lanjut Isti-sapaan akrabnya, pada September 2016, pihaknya menerima informasi bahwa sebagian tanah yang diajukan CSE permohonan sertifikatnya diajukan juga permohonan sertipikat oleh orang lain. Sehingga, CSE mengajukan surat Pemblokiran Permohonan Sertifikat Tanah kepada BPN Kabupaten Bogor tertanggal 05 September 2016. Selama proses pengajuan sertifikat, ada orang yang mendirikan pagar panel di sebagian tanah CSE. “Bahkan malah sebagian menutup akses masuk ke tanah CSE. Sehingga sebagian pagar panel tersebut kami buka untuk akses ke tanah milik kami,” ujarnya.

Kemudian, sertifikat yang dimohonkan CSE kepada BPN terbit debgan nomor sertifikat SHGB 2772 luas : 28.734 M2, pada 23 Juli 2018
Pada 2020, CSE mengajukan permohonan pemecahan sertifikat atas tanah tersebut sesuai site plan yang telah dimiliki sebanyak 82 kavling, sertifikat pecahan tersebut terbit 04 November 2020. “Copy Sertipkat SHGB No. 2772 yang sudah ada perincian sertifikat pecahannya,” ujarnya.

Namun, sebagian lahan makam yang diklaim oleh LTS tersebut telah diajukan permohonan sertifikat ke BPN Kabupaten Bogor dan sudah keluar SK BPN No. 00227/SKHM/BPN-10.10/XII/2020.

Dikatakan Isti, pihaknya mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai tidak respon atas lahan fasos fasum milik Pemda untuk kepentingan masyarakat di serobot oknum mafia tanah,” imbuhnya.

Sementara itu Lim Tjin Siong mengatakan untuk masalah sengketa lahan tersebut pihaknya sudah menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. “Sudah saya serahkan kepada penasehat hukum saya dan masalah ini sudah sampai ke Polres,” katanya saat di hubungi wartawan via selulernya.

Lebih jauh Lim Tjin Siong menceritakan awal mula kepemilikan tanah miliknya. “Tanah milik saya, bekas perkebunan dan sudah bersertifikat. Sementara tanah milik CSE beli dari tanah adat. Tidak ada batasnya, karena tanah kosong,” ujarnya.

Menurut Lim Tjin Siong, CSE membeli satu komplek ada sekitar 5000-an M2, sedangkan yang tumpang tindih ada sekitar 1000-an M2. “Saya sudah mengechek ke BPN, di situ tidak ada tahah adat, namun tanah negara, karena semua bekas perkebunan. Sedangkan CSE baru sebatas akte jual beli. Warganya tidak ada otentiknya merek terima dari PT,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Asyiong, Fransiskus mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta mediasi kepada Kepala Desa, namun pihak desapun tak bisa memberikan kepada kedua belah pihak. “Alasannya, mereka tak bisa surat keterangan apa-apa, baik kepada Pak Lim maupun kepada PT.GPT,” ungkapnya.

Begitupun, kata Fransiskus, pihaknya sudah melaporkan kepada BPN Bogor, namun belum ada respon terhadap kasus tanah tersebut. “Kita sudah laporkan ke Polres, jadi tunggu saja hasilnya,” pungkasnya.  ***

Penulis    :   A Rohman
Editor      :   Chandra

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top