Nasional

Uji Kelayakan Komisioner KPU dan Bawaslu Jalan Terus

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menilai, tak ada alasan untuk menunda proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meski pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu belum selesai, tapi proses uji kelayakan dan kepatutan itu harus tetap berjalan karena tak ada perubahan signifikan ihwal penyelenggara pemilu terkait UU yang baru itu.

“Misalnya syarat usia komisioner KPU disepakati tidak berubah. Sementara itu, penambahan jumlah komisioner yang disepakati juga tidak harus berpengaruh terhadap proses fit and Proper karena bisa dicari jalan keluarnya,” tegas politisi Golkar itu dalam keterangan tertulisnya pada wartawan di Jakarta, Senin (27/3/2017).

Apalagi, sebelumnya, Komisi II DPR telah menyusun jadwal kerja pada 3 hingga 10 April untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Untuk itu, sebaiknya kata Hetifah, rencana tersebut segera direalisasikan agar tak mengganggu kesinambungan jadwal pengesahan calon Komisioner KPU dan Bawaslu di Rapat Paripurna DPR.

Dengan demikian, komisioner yang baru bisa dilantik tepat pada 12 April. Digelarnya uji kelayakan dan kepatutan itu akan menghilangkan stigma DPR yang hendak menyisipkan kepentingannya di internal KPU dan Bawaslu. “Ini penting untuk segera dilakukan. Ke depan, komunikasi antara partai politik dengan KPU dan Bawaslu harus dibangun,” ujarnya.

Namun, memasukkan anggota partai politik dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu bukan jalan keluarnya karena kemandirian KPU dan Bawaslu sesuai amanat pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 dan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan hal yang mutlak.

Sebelumnya sejak Februari 2017, pemerintah melalui panitia seleksi calon Komisioner KPU dan Bawaslu telah mengirimkan 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 nama calon Komisioner Bawaslu.

Tapi, hingga kini DPR tak kunjung memprosesnya dengan alasan hendak menunggu pembahasan RUU Pemilu selesai. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, ada alasan lain yang berkembang di internal Komisi II DPR terkait kemungkinan penolakan nama-nama calon komisioner KPU-Bawaslu tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top