Nasional

Transfer Daerah dan Dana Desa Belum Mampu Turunkan Kemiskinan

JAKARTA- Komite IV DPD RI meminta agar dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dapat mereformulasi distribusi dana desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.

Persoalan tersebut mengemuka rapat Tim Anggaran Komite I, II, dan III di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (14/6/2017) dengan agenda Penyampaian dan Pembahasan Kajian Budget Office (B.O) terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2018.

“Harus ada Mou dari tiap kementerian dengan DPD RI setiap kali kita RDP, supaya pemerintah tidak mengabaikan daerah. Jika RDP sudah baik pointnya untuk membangun daerah, maka bisa di dorong untuk direalisasikan berdasarkan MoU yang sudah dibuat,” tegas senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu.

Adrianus menyoroti dana transfer daerah dan DAU. Menurutnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menerapkan kebijakannya. Maka itu, ia meminta ada nota kesepahaman antara DPD RI dengan pemerintah sebagai bentuk pengawasan DPD RI.

Tak hanya itu, Adrianus Garu juga mengkritisi program tax amnesty. Ia menilai program tersebut belum pro rakyat melainkan masih lebih mementingkan kepentingan pihak-pihak tertentu, khususnya kalangan pengusaha.

Sementara itu, senator Jawa Tengah, Ahmad Muqowam mengatakan pemerintah seperti tidak menganggap adanya desa-desa. “Desa itu menunggu sampai bulan mei baru cair, makanya SDM di daerah itu gajinya ya dirapel bahkan per tiga bulan, saya pikir ini cukup menyusahkan masyarakat di daerah,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Budget Office DPD RI, Rasidin Sitepu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2012-2017 masih didominasi oleh pulau Jawa yakni sebesar 57.9%, disusul Sumatera sebesar 22.8%, Kalimantan 8,2%, Sulawesi 5,7%, Bali dan Nusa tenggara sebesar 2,9%, dan pada urutan terakhir Maluku dan Papua sebesar 2,4%.

Staf Ahli Budget Office DPD RI lainnya, Ahmad Tauhid menyoroti soal kebijakan perpajakan 2018. Menurutnya, pemerintah harus melakukan optimalisasi potensi dan pemungutan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan bayar pajak masyarakat.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top