JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mengapresiasi langkah pemerintah yang berani mempertahankan harga solar subsidi, alias tidak naik. Hal ini karena solar subsidi menjadi bahan bakar utama berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan). “Kebijakan ini membantu menjaga agar biaya operasional traktor, combine harvester, dan sebagian peralatan pertanian tidak melonjak secara langsung,” kata Wakil Ketua Umum DNIKS, Rudi Andries kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Namun, kata Rudi, demi menjaga harga solar subsidi saja belum cukup untuk melindungi petani dari tekanan ekonomi yang semakin kompleks. Per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32 persen. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, sementara berbagai prediksi menunjukkan potensi El Niño yang dapat meningkatkan kebutuhan irigasi dan penggunaan pompa air di banyak wilayah pertanian. “Persoalan utama bukan semata-mata kenaikan harga BBM tertentu, melainkan akumulasi tekanan biaya produksi yang harus ditanggung petani,” ujar Rudi yang juga menjabat Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII).
Di lapangan, lanjut Rudi, aktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada alsintan berbahan bakar solar. Mobilitas petani, kendaraan angkut hasil panen, distribusi sarana produksi, pompa air tertentu, hingga berbagai kegiatan pendukung usaha tani tetap terpengaruh oleh perubahan biaya energi dan transportasi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah turut meningkatkan biaya berbagai input pertanian yang masih bergantung pada komponen impor, mulai dari bahan baku pupuk, pestisida, suku cadang mesin, hingga berbagai kebutuhan pendukung produksi lainnya. “Kondisi ini menjadi semakin menantang apabila El Niño benar-benar terjadi.”
Menurut Rudi, kebutuhan air akan meningkat, penggunaan pompa menjadi lebih intensif, sementara risiko penurunan produktivitas dan gagal panen ikut membesar. Dalam situasi seperti ini, petani bukan hanya menghadapi kenaikan biaya, tetapi juga ketidakpastian hasil produksi. Ironisnya, petani tidak memiliki keleluasaan untuk serta-merta menaikkan harga jual produknya. Harga gabah, jagung, hortikultura, maupun komoditas perkebunan rakyat lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar, rantai distribusi, dan posisi tawar yang sering kali tidak berpihak kepada petani.
Akibatnya, setiap kenaikan biaya produksi hampir selalu berujung pada penyusutan margin keuntungan petani. Karena itu, pembahasan mengenai kondisi petani seharusnya tidak berhenti pada perdebatan apakah harga Solar Subsidi naik atau tidak. Yang lebih penting adalah melihat gambaran besar mengenai daya tahan ekonomi petani dalam menghadapi tekanan biaya yang datang secara bersamaan dari sektor energi, nilai tukar, logistik, pembiayaan, dan risiko iklim.
Ketahanan pangan nasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau volume produksi. Ketahanan pangan juga ditentukan oleh kemampuan petani untuk tetap memperoleh keuntungan yang layak sehingga mereka dapat terus menanam, berproduksi, dan berinvestasi pada musim berikutnya. Jika petani terus menghadapi tekanan berlapis tanpa adanya kebijakan yang memperkuat daya tahan usaha tani, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan petani, tetapi juga keberlanjutan sistem pangan nasional itu sendiri. Jadi ketika harga energi naik, rupiah melemah, dan iklim semakin tidak menentu, investasi terbaik bagi pertanian Indonesia bukan hanya subsidi, melainkan membangun tanah yang lebih subur, lebih tahan kekeringan, dan lebih produktif. “Di situlah Gerakan Nasional Biochar menemukan relevansinya,” pungkas Rudi.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
