Perbankan

Tolak Pansus, Kamrussamad Dorong Bentuk Ragab Guna Tuntaskan Skandal Rp349 Triliun

Tolak Pansus, Kamrussamad Dorong Bentuk Ragab Guna Tuntaskan Skandal Rp349 Triliun
Diskusi Empat Pilar dengan tema "Polemik 349 T, Peran Legislator Ungkap Keadilan Sosial Demi Selamatkan Pajak Negara" yang diselenggarakan di Gedung DPR, Rabu (5/4/2023)/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengusulkan pembentukan rapat gabungan (Ragab) antara Komisi XI DPR dan Komisi III DPR guna menuntaskan masalah dugaan transaksi mencurigakan Rp349 Triliun. Pasalnya, pembentukan Ragab ini lebih tenang dalam mencari solusi ketimbang yang lainnya. “Saya kurang setuju dengan Pansus, karena lebih politis. Pansus itu ujung-ujungnya malah tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH),” katanya dalam diskusi Empat Pilar dengan tema “Polemik 349 T, Peran Legislator Ungkap Keadilan Sosial Demi Selamatkan Pajak Negara” yang diselenggarakan di Gedung DPR, Rabu (5/4/2023).

Politisi muda Partai Gerindra itu mengaku melalui rapat gabungan jusru bisa dipilah pilah, mana tindakan yang merugikan dan mana yang perlu pendalaman. “Jadi yg merugikan negara bisa didorong ke APH,” tegasnya.

Diakui Kamrussamad, bahwa lemahnya sistem hukum di Indonesia ini mengakibatkan kasus kejahatan keuangan negara meningkat tajam. Hal ini adalah akibat dari lemahnya integritas petugas pajak.

Menurutnya, potensi korupsinya adalah bahwa ternyata oknum-oknum pegawai pajak menjadi konsultan di sejumlah perusahaan pembayar pajak. Selain itu, mereka, sebagaimana sudah diungkap ke publik, juga jadi pemilik atau pemegang saham di perusahaan konsultan pajak.

Akibatnya, ujar Kamrussamad, ketika ada masalah wajib pajak, mereka bisa mengatur atau mengganti konsultannya dan memakai konsultan lain sehingga terjadi persekongkolan pajak.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum yang berorientasi pada negosiasi antara penegak hukum dengan terdakwa yang mengakui kejahatannya agar hukumannya lebih ringan (plea bargaining) dan asetnya bisa dikembalikan ke kas negara.

Mantan Sekjen PPP ini menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan sejumlah instansi termasuk Kementerian Kuangan itu tidak terlepas dari sistem hukum kita yang masih bermasalah.

Kondisi itu, ujarnya, juga tidak membuat jera pelaku kejahatan perpajakan yang merugikan keuangan negara.

Menurutnya, ketika ada skandal merugikan negara maka proses hukum pidana harus dijalankan dengan cepat, namun arahnya tidak melulu membuat orang dipenjara. Ahli hukum lulusan Inggris itu mengatakan tidak jeranya pelaku kejahatan keuangan negara adalah akibat hukuman yang selalu berorientasi penjara. ***

Penulis : Chandra
Editor   : Chandra

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top