Nasional

Terkait RUU TPKS, FPKB Desak Muktamar NU Keluarkan Fatwa Soal Kekerasan Seksual

Terkait RUU TPKS, FPKB Desak Muktamar NU Keluarkan Fatwa Soal Kekerasan Seksual
Kiri ke Kanan, Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Erma Rini, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Tren peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa waktu terakhir memicu keprihatinan banyak kalangan. Oleh karena itu, Muktamar ke-34 Nadhlatul Ulama (NU) di Lampung 22-23 Desember 2021 mendatang perlu menerbitkan fatwa. “Kami berharap ada rekomendasi khusus terkait persoalan kekerasan seksual ini agar menjadi energi perjuangan kami di forum legislasi,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal DPP PKB M Hasanuddin Wahid yang juga anggota Komisi X DPR dan Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Erma Rini yang juga Waki Ketua Komisi IV DPR RI. Selain itu hadir Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi dan beberapa anggota fraksi PKB DPR RI.

Cucun mengatakan peningkatan kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Karena terjadi di semua lingkungan, baik kampus, perusahaan, hingga di tengah masyarakat umum. “Situasi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kami berharap ada penyelesaian secara sistematis melalui aturan dan regulasi yang lebih jelas,” katanya.

Dia mengungkapkan rekomendasi dari Muktamar NU terkait kasus kekerasan seksual sangat diperlukan oleh Fraksi PKB sebagai representasi politik kaum nahdliyin.

Diharapkan arahan para masyayikh, para ulama, para pengurus nadhliyin di semua level dari seluruh Indonesia akan mampu merumuskan secara komprehensif rumusan masalah kekerasan seksual dan alternatif solusinya. “Kekerasan seksual ini kan banyak faktor pemicunya baik dari unsur sosiologis, ekonomi, maupun budaya. Kami memohon ada kajian khusus terkait penyebab dan alternatif solusi yang ditawarkan,” katanya.

Cucun menegaskan kajian ini tentu akan sangat penting menjadi patokan kami dalam memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasa Seksual (TPKS) yang saat ini belum juga selesai dilakukan.

Ditanya soal kemungkinan F-PKB kecewa karena RUU TPKS tak disahkan dalam rapat paripurna DPR, Cucun secara diplomatis menolak dikatakan kecewa. Yang jelas, salah satu penganjal pengesahan RUU TPKS, masih ada perbedaan cara pandang perumusan definisi kekerasan seksual di antara fraksi-fraksi di DPR.

Perbedaan cara pandang ini cukup dalam karena dipengaruhi cara pandang keagamaan masing-masing fraksi. “Jika Muktamar NU mampu merumuskan cara pandang keagamaan dalam menyikapi RUU TPKS ini maka dampaknya akan sangat besar baik bagi kami fraksi PKB maupun masyarakat umum, sehingga bisa mempercepat pengesahan RUU TPKS,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan PKB sejak awal dalam posisi mendukung pengesahan RUU TPKS. Posisi tersebut untuk memastikan agar para korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan kasus kekerasan seksual bisa dicegah sedini mungkin.

Selain itu Undang-undang existing seperti KUHP dan KUHAP harus diakui mempunyai beberapa kelemahan mendasar untuk melindungi korban kekerasan seksual. “Oleh karena itu sesuai amanat dari Ketum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar kami all out mendukung pengesahan RUU TPKS,” pungkasnya. ***

Penulis   :   Arpaso
Editor     :   Budiono

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top