*) Agus Eko Cahyono
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, mulai dari konflik Rusia-Ukraina, perang Gaza, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga memanasnya kawasan Timur Tengah, peran diplomasi parlemen menjadi semakin penting. Ketika hubungan antarnegara sering kali berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian, parlemen dapat menjadi jembatan komunikasi yang menjaga dialog tetap terbuka. Dalam konteks Indonesia, DPR RI melalui berbagai instrumen diplomasi parlemen terus berupaya memainkan peran strategis dalam merajut perdamaian dan menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang kompleks.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto berharap Indonesia tidak menjadi negara yang banyak musuh dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memainkan peran politik penting di dunia. Karena itulah keberadaan pasukan TNI dalam UNIFIL tetap dipertahankan sesuai dengan amanat Konstitusi untuk aktif menjaga perdamaian dunia. Dari 8 ribuan pasukan UNIFIL, sebanyak 754 orang dari Indonesia. “Memang ada berbagai pro-kontra, namun kita ingin tetap ikut aktif dalam memelihara perdamaian dunia, sebagaimana diatur UUD 1945,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Jalur Diplomasi
Yang jelas, Indonesia diharapkan semakin memainkan peran politik penting dalam percaturan dunia internasional. Bahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat global. “Posisi Indonesia sebagai negara besar harus terus dijaga melalui stabilitas kawasan dan hubungan diplomatik,” tutur Utut.
Diakui DPR bahwa gejolak konflik di Kawasan Timur Tengan berdampak “luar biasa” terhadap kondisi geopolitik dunia, tidak terkecuali Indonesia. Oleh sebab itu, langkah strategis menghadapi kondisi tersebut perlu dibahas. “Mudah-mudahan tidak membawa kita dalam kesulitan walaupun tentu berdampak,” terang Utut lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandoro menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta kepatuhan pada hukum humaniter internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. “Kami mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional, serta mengutamakan negosiasi untuk mencapai perdamaian,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Dalam berbagai forum internasional, parlemen Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan diplomasi. “Seluruh pihak yang terlibat konflik di Kawasan Timur Tengah untuk segera menghentikan eskalasi militer dan mengedepankan jalur diplomasi,” paparnya.
Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia tetap relevan di tengah meningkatnya polarisasi global. Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia tanpa terjebak dalam blok-blok politik yang saling berhadapan. “DPR mendukung permintaan pemerintah kepada PBB untuk segera mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan guna memastikan adanya langkah konkret untuk de-eskalasi serta perlindungan terhadap masyarakat sipil dan pasukan penjaga perdamaian,” jelas Budi.
Parlemen, sambung Budi, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL terkait insiden tersebut. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab negara.”Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemlu untuk memastikan seluruh rangkaian investigasi bersama UNIFIL dapat terlaksana secara menyeluruh dan transparan serta mampu membawa keadilan bagi keluarga korban,” paparnya.
PBB Melemah
Dalam seminar yang digelar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bertajuk “Risiko Kesertaan Indonesia dalam Board of Peace: Masihkah Kita Bebas dan Aktif?” di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, menyoroti kecenderungan meningkatnya penggunaan kekuatan militer dalam politik internasional saat ini. “Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika geopolitik, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan terhadap dialog dan diplomasi sebagai sarana penyelesaian konflik,” kata Dekan FISIP UI, Evi Fitriani, Kamis (12/3/2026).
Saat ini perkembangan politik domestik di berbagai negara besar turut memengaruhi perilaku pemimpin di tingkat internasional. Munculnya para pemimpin dengan orientasi politik yang berhaluan kanan, menurut Evi, kerap mendorong penggunaan kekuatan militer sebagai bentuk penegasan posisi di hadapan komunitas internasional maupun konstituen domestik.
Lebih lanjut, Evi Fitriani menyoroti semakin melemahnya peran institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengelola hubungan kekuatan antarnegara besar. “Sebagian negara besar cenderung memanfaatkan institusi internasional hanya ketika sejalan dengan kepentingan mereka, sementara pada saat lain memilih untuk mengabaikan mekanisme tersebut,” terangnya lagi.
Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa, Muhammad Arbani, bahwa struktur Dewan Keamanan PBB sendiri telah menjadi belenggu bagi perdamaian itu sendiri. “PBB seringkali hanya berakhir dengan resolusi ambigu yang mencoba menyeimbangkan antara persetujuan dan oposisi tanpa memberikan keputusan hukum yang tegas. Ketika negara dominan merasa kepentingannya terancam, mereka tidak ragu untuk menyatakan PBB “tidak relevan” dan bertindak secara unilateral,” tuturnya seperti dikutip Hukumonline.com, (30/4/2026)
Akhirnya, sambung Muhammad Arbani, bahwa hukum internasional hanya akan sekuat kemauan para aktor paling kuat di dalamnya untuk patuh. Posisi legal konstruktivis menyatakan bahwa tatanan ini bersifat fleksibel, tetapi jika fleksibilitas digunakan untuk melayani kepentingan satu pihak, maka kepercayaan global terhadap sistem ini akan runtuh. “Jika pola ketidakpatuhan terus berlanjut seperti konflik 2026 ini, tatanan dunia yang sudah dibangun hampir satu abad akan berakhir menjadi reruntuhan,” imbuhnya.
Maksimalkan BKSAP DPR
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai bahwa diplomasi Indonesia di kancah global tidak lagi cukup dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat maupun DPR RI, melainkan harus berjalan secara multipihak dengan melibatkan seluruh institusi. “Langkah diplomasi moderen menuntut sinergi lintas-aktor agar fungsi BKSAP DPR sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat terlaksana secara optimal,” kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, Jumat (19/6/2026).
Diplomasi internasional, kata Irene, tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena itu BKSAP selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek. “Eksistensi Indonesia di forum internasional tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam sidang-sidang, tetapi harus mampu turut menentukan arah kebijakan global dengan kepentingan nasional,” ujarnya lagi.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia, menurut Wakil Ketua BKSAP DPR, Muhammad Husein Fadlulloh, Indonesia memiliki posisi strategis untuk terus mendorong diplomasi perdamaian di berbagai forum internasional. Melalui BKSAP DPR, parlemen Indonesia juga akan terus memperkuat diplomasi untuk mendukung berbagai inisiatif perdamaian global. “Kita menyambut positif kesepakatan gencatan senjata yang tercapai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran,” tegasnya, Kamis (9/4/2026).
Pementara operasi militer kedua pihak ini membuka peluang bagi diplomasi damai yang lebih konstruktif. Artinya, kesepakatan gencatan senjata ini merupakan momentum penting untuk menurunkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, yang selama ini telah memicu kekhawatiran global.“Dunia berharap momentum ini dapat berlanjut menjadi proses dialog yang lebih permanen demi stabilitas kawasan,” ujar Husein.
Bahwa langkah de-eskalasi yang diambil oleh Amerika Serikat dan Iran sejalan dengan sikap konsisten Indonesia yang selama ini mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan dialog. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia telah aktif menyuarakan pentingnya perdamaian global dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. “Presiden Prabowo sejak awal menegaskan konflik bersenjata hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat sipil. Karena itu, Indonesia terus mendorong solusi damai dan dialog antar-negara,” paparnya.
BKSAP DPR, sambung Husein, berharap gencatan senjata ini tidak berhenti sebagai jeda konflik semata, tetapi menjadi pintu masuk bagi kesepakatan damai yang lebih permanen. Indonesia siap berperan aktif bersama komunitas internasional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Melalui pendekatan diplomasi, BKSAP DPR RI berkomitmen menjadikan diplomasi parlemen sebagai jembatan antara kepentingan internasional, dan kepentingan nasional, sehingga setiap kerja sama internasional yang dijalin memberikan manfaat konkret bagi pembangunan di seluruh Indonesia. “Kanal diplomasi parlemen juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran pariwisata Indonesia di forum internasional,” terang Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, Jumat (19/6/2026).***
*) Wartawan Suarainvestor.com
