JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer. Hal ini terkait dengan nasib 2,3 juta tenaga non PNS, karena pada November 2023 harus ada kepastian. “Kita sepakat, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak ada pembengkakan anggaran dan tidak ada penurunan pendapatan, inilah yang sedang kita cari solusinya,” katanya ditemui suarainvestor.com, usai melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (10/4/2023).
Hanya saja Azwar Anas-sapaan akrabnya, juga tidak menjanjikan adanya pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN karena dinilai akan membebani anggaran negara. “Intinya, tidak ada penurunan pendapatan kepada mereka,” ucapnya.
Mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu mengakui saat ini pihaknya terus mencari solusi terbaik karena sebagian besar pegawai itu berada di sektor layanan publik. “Jadi solusinya terus dikaji secara mendalam bersama DPR, Asosiasi gubernur, karena sebagian besar pegawai Non ASN ini beradi pemerintah daerah,” paparnya.
Dia mengakui penangangan tenaga honorer harus diselesaikan per 23 November mendatang sehingga tidak aka nada lagi perekrutan. Namun ditegaskan, kalau ada perekrutan maka mereka yang melakukannya akan dikenakan sanksi. Adapun nasib 2,3 juta tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ( ASN) saat ini masih bergantung terhadap pemerintah untuk menyelesaikannya. Apalagi, pada November 2023 , pemerintah berencana menghapus status honorer tersebut.
Mantan Kepala LKPP mengakui sebelumnya ada solusi ekstrem yakni berupa pengangkatan honorer menjadi ASN atau melakukan PHK. Namun, dirinya berupaya mencari solusi yang tidak membebani keuangan negara serta tidak mengganggu pelayanan publik.
Sebelumnya mantan Calon Waki Gubernur Jawa Timur itu menambahkan saat ini pemerintah masih memprioritaskan pengangkatan honorer untuk bidang kesehatan dan pendidikan sebanyak 700.000 orang. “Atau diangkat sesuai prioritas yang sudah berjalan sekarang. Mulai 2022, 2023 ini yang diangkat sesuai prioritas adalah pendidikan dan kesehatan. Dia mengaku sedang mengajukan satu juta formasi untuk tahun 2024,” kata Azwar Anas.
Dia mengaku telah bertemu dengan para asosiasi pemerintah daerah yang di dalamnya ada gubernur, wali kota, dan bupati terkait penyelesaian tenaga honorer.
Dari pertemuan tersebut, dia mengakui telah mendapatkan opsi-opsi solusi dan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.***
Penulis : Chandra
Editor : Chandra
