JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR meminta pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur kesehatan dalam asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN ) 2021. Pasalnya, penanganan pandemi Covid-19 dinilai belum maksimal, sehingga bisa mempengaruhi perekonomian nasional. “Anggaran RAPBN sebaiknya menekankan pada sektor kesehatan. Dengan begitu masyarakat menjadi tenang dan terlindungi,” kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem Rudi Hartono Bangun, SE, MAP pada Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Legislator dari Dapil Sumut III ini menilai penguatan infrastruktur kesehatan menjadi momen yang menentukan dalam perang melawan pandemi Covid-19. Penguatan anggaran itu perlu diarahkan pada semua lembaga/kementerian, kemudian provinsi, kabupaten kota hingga desa. “Langkah ini diyakini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena sekarang ini, masarakat masih takut terhadap wabah tersebut. Dampaknya, perekonomian menjadi tidak jalan. Karena masih banyak yang diam di rumah,” paparnya lagi.
Saat ini, papar Rudi, semua elemen sedang berjuangan dan berperang melawan Covid-19. Karena itu sangat dibutuhkan pembelian alat-alat kesehatan dan obat obatan.
Terkait pemaparan Menkeu Sri Mulyani soal adanya sinyal pemulihan ekonomi dengan meningkatnya pemakaian listrik, menurut Rudi, hal itu bukan isyarat meningkatnya gejala pemulihan ekonomi. Namun lebih disebabkan jutaan manusia lebih banyak tinggal dan bekerja dari rumah. “Akibatnya pemakaian tenaga listrik melonjak,” papar Rudi yang selalu mengunjungi konsituennya pada masa reses.
Soal penerimaan pajak yang naik turun dari paparan Menteri Keuangan tadi, Rudi malah mempertanyakan penerimaan pajak tahun ini yang diprediksi tidak sesuai target. “Pada RAPBN 2021 nanti dari sektor mana lagi yang digali, atau mau menerbitkan SBN dan membuat pinjaman utang?,” pungkasnya seraya mempertanyakan.
Hal ini harus di jelaskan agar semua anggaran ke depan terukur dan terencana, pungkas Rudi Hartono Bangun. ***
