Market

Soal PP 56/2021, Krisdayanti : Negara Memikirkan Kesejahteraan Seniman

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM— Anggota Komisi IX DPR, Krisdayanti menilai kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan sebuah terobosan baru terkait penghargaan kepada para seniman dan pemusik.

Hal itu disebutnya sebagai bukti wujud kehadiran negara dalam memperhatikan kesejahteraan para musisi dan penyanyi. “Jadi dengan adanya PP ini, maka berarti dengan tegas negara sudah mengaturnya ,” katanya di Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Karena, kata Legislator dari Dapil Jatim V, selama belum ada aturan tersebut, para musisi dan penyanyi selama ini terlihat resah dan gelisah. Karena negara belum memberikan perhatian nasib dan kehidupan seniman. “Dengan ada PP tersebut, kita berharap ada dampak positif, setidaknya negara memberikan dukungan kesejahteraan,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDIP ini mengakui PP No 56 Tahun 2021 itu secara garis besar mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial maupun layanan publik.

Hanya saja Krisdayanti menyoroti Pasal 3 ayat (1) dari PP 56/2021, yang berbunyi bahwa royalti dibayarkan oleh individu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dimana keberadaan pasal itu menurutnya, dapat menjadikan penerapan dari PP tersebut tidak maksimal karena pembayaran royalti yang dimaksud dilakukan melalui LMKN itu.

“Kekhawatiran saya bahwa ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 ini yang akan menjadi semu, karena di sini ada sebuah lembaga yaitu lembaga kolektif manajemen nasional,” terangnya.

Artinya, lanjut Krisdayanti, seberapa besar lembaga kolektif ini bisa men-charge setiap layanan publik yang menggunakan musik atau karya musik yang di mainkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021.

Selain itu, pada Pasal 20 PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menyebut bahwa LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top