JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kebijakan impor beras yang sempat diputuskan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi membuat kegaduhan kalangan masyarakat. Meski sudah dibatalkan, namun sempat membuat ajlok harga beras di kalangan petani.
“Memang yang namanya impor, termasuk impor bahan makanan, tentu ada pemburu rent yang namanya rent seeking behaviour, dan itu selalu ada,” kata ekonom Unika Atmaja Jakarta, Rosdiana Sijabat kepada Suarapemred di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Oleh karena itu, kata Rosdiana, untuk melawan para mafia ini tergantung dari keseriusan pemerintah untuk mengendalikannya. “Saya masih yakin Pemerintah Jokowi mampu melawannya, karena presiden melihat bahwa sektor pertanian masih bisa menjadi andalan,” ujarnya.
Lebih jauh Rosdiana mengaku optimis Presiden memiliki strategi untuk menekan gejolak harga beras. “Dan itu sudah terbukti di masa pandemi ini, dimana kita tidak mengalami darurat pangan, harga bahan pangan juga masih terkendali dengan baik,” terangnya lagi.
Bahkan Rosdiana mengapresiasi pemerintah pusat yang berani membatalkan kebijakan impor beras, karena itu sebuah langkah yang tepat.
“Ada banyak alasan. Pertama, kita saat ini bukan pada masa minus atau pada kondisi genting stok beras nasional,” paparnya lagi.
Mengacu kepada Bulog, lanjut Alumnus FEB UGM, bahwa posisi stok beras sudah mencapai sekitar 1,4 juta ton. Bahkan penyerapan gabah dari petani pada masa panen ini, rata-rata tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. “Jadi setidaknya sampai pertengahan tahun 2021, hingga masa panen raya kedua tahun ini (2021), akan membuat stok beras dalam negeri relatif aman.”
Kedua, Rosdiana menegaskan dilihat sejak terjadinya pandemi Covid-19, maka sektor pertanian berperan penting menjadi penopang perekonomian. Karena masih mampu mengalami pertumbuhan positif, sementara hampir semua sektor lain mengalami kontraksi.
Sudah seharusnya, sambung Rosdiana, pemerintah memberi stimulan lebih pada sektor pertanian nasional. Misalnya dengan tidak melakukan impor beras, mana kala stok beras nasional tidak dalam kondisi darurat.
Dengan demikian, lanjutnya lagi, petani beras tidak akan terimbas dampak impor, dan bisa menimbulkan efek positif pada sektor pertanian non-bahan makanan lainnya. Juga masih dapat dipertahankan.
Ketiga, kata Rosdiana, proyek mega bendungan pada era Presiden Jokowi sebenarnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk membenahi sektor pertanian dan memperbaiki indeks pertanian, terutama termasuk padi.
Proyek bendungan pemerintah juga ditujukan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan air nasional. “Jadi kalau kita masih impor beras, maka nilai investasi pembangunan bendungan itu menjadi tidak optimal,” pungkasnya. ***
