Penulis: Budiono
JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM— Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, salah satunya yakni pertumbuhan ekonomi disepakati menjadi 5,2%. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2022 dinilai cukup realistis dengan mempertimbangkan secara komprehensif berbagai faktor di dalam maupun luar negeri. “Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tersebut sangat realistis bahkan berpotensi melebihi target,” kata Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin usai Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Nusantara Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (28/9/2021).
Mesti begitu, anggota Fraksi Partai Golkar, Panja Banggar DPR dan pemerintah sepakat bahwa risiko ketidakpastian masih membayangi kinerja perekonomian dalam negeri. Adapun tingkat inflasi pada 2022 diperkirakan sebesar 3,0% secara tahunan (year on year/yoy). Untuk mencapai tingkat inflasi tersebut, akan dilakukan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. “Fraksi Golkar mendukung disepakatinya rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan sebesar Rp 14.350 pada tahun depan,” imbuh Mukhtarudin.
Kemudian tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diperkirakan sebesar 6,80% pada tahun 2022. Pada dasarnya, tingkat suku bunga ini ditentukan oleh mekanisme pasar dan dipengaruhi beberapa faktor. Bahkan Fraksi Golkar juga mengapresiasi optimisme pemerintah dalam menetapkan aumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil (ICP) diperkirakan US$ 63 per barel dan lifting minyak diperkirakan 703.000 per barel per hari dan lifting gas sebesar 1.036.000 per barel setara minyak per hari.
Selain asumsi makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan 73,41 – 73,46, nilai tukar petani (NTP) ditargetkan 103 – 105, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di 104 – 106. “Sikap optimisme pemerintah ini sangat dibutuhkan untuk menjaga konfiden pasar, masyarakat dan dunia usaha di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi,” imbuh politisi Dapil Kalimantan Tengah ini.
Namun demikian, Mukhtarudin berharap upaya pencapaian tersebut perlu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas inklusif serta berkesinambungan. “Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkas Mukhtarudin.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah kemudian menyepakati asumsi dasar makro tersebut. Diikuti juga persetujuan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Setelah dibacakan hasil rapat Panja tadi, apakah dapat diterima, disahkan, dan disetujui?” kata Said, dan dijawab dengan setuju oleh seluruh anggota Banggar DPR RI. (arpas)
