JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Rencana pemerintah menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya harga rumah di bawah Rp2 Miliar mendapat dukungan DPR.
Selain dapat memacu pertumbuhan kredit dan menarik minat masyarakat, kebijakan tersebut juga bisa mendorong sektor properti untuk terus tumbuh. “Yang jelas harga rumah mestinya lebih terjangkau, dan sektor properti bergerak kembali. Di samping itu kredit akan tumbuh,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).
Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu menilai rencana kebijakan tersebut dibuat pemerintah untuk terus memacu Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. “Nah makanya pemerintah berupaya menjaga PDB, karena sektor ini besar kontribusinya,” ujar Politikus PAN itu.
Najib berharap dengan adanya rencana kebijakan ini, selain dapat menstimulus pertumbuhan kredit juga bisa memberikan dampak positif lainnya bagi perekonomian bangsa. “Lebih jauh diharapkan dapat memberi multiplier effect,” imbuhnya.
Diketahui, dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023) Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan menggratiskan biaya administrasi hingga pajak pertambahan nilai (PPN) rumah murah.
“Pada hari ini kita akan rapat, sore ini, memberikan insentif pada dunia properti dan perumahan untuk menjaga momentum ekonomi kita. Kita mungkin akan putuskan PPN ditanggung oleh pemerintah,” kata Jokowi.
“Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita,” sambungnya.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
